Semua proyek yang berada di bawah naungan Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (Bakti) telah dievaluasi. Hal tersebut menyusul kasus dugaan korupsi BTS 4G yang menyeret Mantan Direktur Utama Anang Latief dan Mantan Menteri Kominfo Johnny G Plate.
“Saat ini semua program dan proyek yang dilakukan oleh Bakti, baik itu masuk dalam Program Strategis Nasional maupun tidak, kami evaluasi,” kata Direktur Utama Bakti, Fadhilah Mathar saat Media Briefing di kantor Bakti, Selasa (24/10/2023).
“Evaluasi proses bisnis. Kemudia kami pastikan tidak ada aturan yang dilanggar, baik dari administrasi negara, keuangan negara, dan pidana,” imbuhnya.
Saat ditanya apakah proyek Satria-2 tetap jalan, dia mengatakan akan diteruskan. Sebab, permintaan masyarakat untuk terkoneksi internet bisa diselesaikan dengan penggunaan satelit.
“Jadi yang Satria-2 itu tetap kita akan teruskan untuk masuk ke greenbook karena memang demand dari masyarakat Indonesia yang merupakan negara kepulauan tidak semuanya bisa diselesaikan dengan pendekatan teresterial,” ungkap dia.
Satria-2 merupakan satelit yang akan meningkatkan kapasitas Satria-1. Satelit tersebut akan menghubungkan 37 ribu titik di wilayah 3T dengan internet.
Awalnya wilayah yang dihubungkan berjumlah 50 ribu titik. Namun akhirnya diturunkan menjadi 37 ribu titik karena adanya kebutuhan bandwidth yang besar dengan aplikasi-aplikasi khusus dari sektor pendidikan hingga kesehatan.
“Bahkan 3 mbps dan 4 mbps itu masih kurang. sehingga kami direksi memutuskan bahwa untuk Satria-1 kita lebih mementingkan dulu penggunaan whitelist aplikasi dari Kementerian sektor prioritas sehingga jumlah untuk coverage berkurang karena bandwithnya yang kita tingkatkan untuk penggunaan apps tersebut,” jelas dia.
Hingga akhir tahun, proporsional terbesar untuk dihubungkan dengan Satria-1 adalah sektor pendidikan mencapai 60% dan 30% untuk kesehatan. Sisanya adalah untuk pemerintah desa, pos perbatasan dan pos keamanan.
“Itu untuk dibangun di 2023 terbatas ke 10 ribu titik,” ungkap Fadhilah.
