Perusahaan milik Elon Musk, Starlink, gagal menerima subsidi dari pemerintahan Joe Biden. Tuntutan subsidi sebesar US$ 885,5 juta (Rp 13,84 triliun) tersebut ditolak oleh Komisi Komunikasi Federal Amerika Serikat (FCC).
Pada Agustus 2022, FCC membatalkan subsidi pengadaan internet di daerah terpencil kepada Starlink dengan alasan Starlink tidak dapat memenuhi komitmen mereka. Keputusan FCC didasari oleh data kecepatan internet dari layanan yang disediakan Starlink di 642.000 rumah dan bisnis di 35 negara bagian. Starlink kemudian menggugat keputusan FCC, namun gugatan tersebut ditolak.
Ketua FCC, Jessica Rosenworcel, menyatakan bahwa keputusan tersebut telah melalui kajian legal, kebijakan, dan teknis yang cermat untuk memastikan bahwa pengajuan Starlink tidak dapat melaksanakan kewajibannya.
SpaceX, perusahaan milik Elon Musk, menyatakan bahwa mereka “sangat kecewa dan bingung” dengan keputusan FCC karena Starlink telah membuktikan bahwa mereka adalah salah satu opsi terbaik dalam melaksanakan program pengadaan internet di daerah terpencil.
Dua dari lima anggota komisi FCC memberikan keputusan yang berbeda. Menurut mereka, FCC sengaja mempercepat target 3 tahun yang seharusnya baru dapat dicapai oleh SpaceX pada 2025. Kedua anggota yang berasal dari Partai Republik menuduh bahwa pembatalan subsidi kepada SpaceX dipengaruhi oleh kemarahan pemerintah Joe Biden terhadap Elon Musk.
Musk sendiri mengatakan bahwa keputusan FCC tersebut “tidak masuk akal.” Ia juga menyatakan bahwa Starlink adalah satu-satunya perusahaan yang bisa menyelesaikan jaringan internet di daerah terpencil dengan efisien. Musk menyarankan agar program tersebut dibatalkan atau dana subsidi dikembalikan kepada pembayar pajak.
