Jakarta, CNBC Indonesia – Ketua Tim Pusat Data Nasional Kementerian Komunikasi dan Informatika Agung Basuki mengungkap bahwa pusat data nasional (PDN) akan berdampak pada perumusan kebijakan dari pemerintah. Pasalnya ia melihat PDN dapat meningkatkan efisiensi.
“Karena kalau kita bicara era digital, ketika pemerintah ingin menbangun transformasi, maka infrastruktur penting dan pusat data wajib ada. Tapi bagaimana pusat data memberikan nilai tambah dengan biaya yang efisien, itu yang menjadi tujuan kenapa dibangun konsolidasi pusat data,” terang dia dalam Tech A Look on Location di Profit CNBC Indonesia, Senin (18/12/2023).
Agung mencontohkan, dampak positif adanya pusat data terhadap perumusan kebijakan terjadi di Amerika Serikat. Mengingat Amerika Serikat terdiri dari banyak negara bagian. Pusat data ini pun mampu mengkonsolidasi semua data-data secara nasional dan dimanfaatkan untuk sebuah perumusan kebijakan.
Hal serupa juga terjadi di China yang mampu melakukan konsolidasi data dengan tujuan membangun layanan yang berkualitas.
“Mereka melakukan konsolidasi pusat data, tujuannya efisiensi dan membangun layanan berkualitas karena mereka punya infrastruktur yang standar, sehingga layanan punya jaminan diakses masyarakat secara mudah,” papar Agung.
Untuk diketahui saat ini Kementerian Komunikasi dan Informatika tengah membangun PDN dalam implementasi integrasi data. Pembangunan PDN sejalan dengan Rencana Strategis Kemenkominfo hingga tahun 2024, yaitu percepatan penyediaan infrastruktur teknologi informasi di Indonesia, transformasi digital, dan peningkatan kualitas pengelolaan komunikasi publik.
PDN nantinya akan mengintegrasikan seluruh data yang ada instansi. Di mana Indonesia memiliki 2.700 pusat data yang tersebar di 630 kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
Dalam kesempatan yang sama, CEO Inixindo Yogyakarta Andi Yuniantoro menjelaskan perumusan kebijakan bisa diprediksi di jauh-jauh hari. Salah satu cara memprediksinya adalah menggunakan data yang tersedia.
Dengan kata lain, adanya pusat data nasional bisa memprediksikan para perumus kebijakan untuk menentukan kebijakan di masa mendatang.
“Sehingga kebijakan yang dibuat berbasis prediksi, berbasis data, sehingga kita akan tepat. Itu manfaat utama dari Pusat Data Nasional. Maka kita akan berpikir big data yang akan memberikan input buat pembuatan kebijakan,” tegas Andi.
