Digitalisasi di pemerintahan dapat mengurangi biaya pengadaan laptop. Bahkan, harga awalnya yang mencapai Rp 15 juta per unit bisa menjadi Rp 5 juta per unit.
Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Odo RM Manuhutu, menjelaskan bahwa digitalisasi ini dapat meningkatkan transparansi di lingkungan pemerintahan. Hal ini akan membuat database lebih terstruktur dan mudah diakses.
Salah satu contohnya adalah praktik pengadaan laptop di sejumlah kementerian. Odo menjelaskan bahwa harga yang ditawarkan lebih transparan dan semua pihak dapat melihat serta membandingkannya.
Selain itu, pemerintah juga memiliki aplikasi belanja online e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini dibuat untuk mendukung UMKM lokal dengan memasukkan barang dan jasa dalam platform.
Pembelian produk lokal memiliki manfaat besar, salah satunya adalah membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, proses belanja pemerintah juga menjadi lebih transparan dan hemat berkat digitalisasi.
Dalam aturan, pemerintah diwajibkan untuk membeli 40 persen barang/jasa dari UMKM. Target yang ditetapkan tahun ini mencapai Rp 900-1.000 triliun.
Odo menambahkan bahwa tujuan dari aturan ini adalah mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri.
