Pemerintah Indonesia menciptakan sistem digitalisasi untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi pengadaan laptop di sektor pemerintahan. Menurut Deputi Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi, Odo RM Manuhutu, digitalisasi ini akan membuat database yang tersimpan lebih terstruktur dan dapat diakses dengan mudah.
Odo menyebutkan bahwa praktik pengadaan laptop di sejumlah kementerian telah ditawarkan dengan harga yang lebih transparan, sehingga semua pihak dapat melihat dan membandingkannya. Harga awal yang biasanya Rp 15 juta per laptop, saat ini dapat turun menjadi Rp 5 juta per laptop, sehingga penghematan mencapai 100%.
Pemerintah memiliki aplikasi belanja online e-katalog yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP). Aplikasi ini sangat bermanfaat dalam mendukung UMKM lokal dengan memasukkan barang dan jasa dalam platformnya.
Salah satu manfaat lainnya dari pembelian produk lokal adalah dapat membuka lapangan pekerjaan baru. Selain itu, digitalisasi juga membuat proses belanja pemerintah menjadi lebih transparan dan hemat. Pemerintah diwajibkan untuk membeli 40% barang/jasa dari UMKM, dengan target penyerapan dana mencapai Rp 900-1.000 triliun.
Semua upaya ini bertujuan untuk mendorong pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan BUMN untuk membeli produk dalam negeri. Ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan Indonesia Emas 2045.
