Pemerintah Belanda akan Berhenti Gunakan Facebook karena Risiko Data Privasi
Pemerintah Belanda mengumumkan bahwa mereka akan berhenti menggunakan Facebook setelah menerima peringatan dari regulator perlindungan data di negara mereka tentang risiko data privasi di platform media sosial milik Meta tersebut.
Otoritas Perlindungan Data Belanda (DPA) mengeluarkan pernyataan yang menyarankan Kementerian Dalam Negeri Belanda untuk tidak tergantung pada laman Facebook untuk berkomunikasi dengan warga negara jika mereka tidak memiliki pemahaman yang jelas tentang bagaimana Facebook menggunakan data pribadi orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah.
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri telah meminta nasihat dari DPA tentang apakah pemerintah dapat menggunakan halaman Facebook dengan cara yang sesuai.
“Mereka perlu kejelasan dari Meta secepatnya, paling lambat sebelum reses musim panas, tentang bagaimana mereka menangani kekhawatiran kami,” kata Alexandra van Huffelen, Menteri Digitalisasi Belanda. Jika tidak, sesuai dengan saran DPA, pemerintah akan terpaksa menghentikan kegiatan mereka di halaman Facebook.
Ketua DPA Belanda, Aleid Wolfsen, menyatakan bahwa orang-orang yang mengunjungi halaman pemerintah percaya bahwa informasi pribadi dan sensitif mereka aman. Wolfsen menekankan bahwa informasi tersebut juga melibatkan anak-anak dan remaja yang rentan secara online.
Seorang juru bicara Meta menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan penilaian yang mendasari saran tersebut dan akan terus berkomunikasi dengan pemerintah untuk memastikan penggunaan media sosial dalam berkomunikasi dengan masyarakat.
Saran dari DPA menjadi bukti meningkatnya ketidakpercayaan antara regulator Eropa dan Meta. Matthew Holman, mitra teknologi, privasi, dan AI di firma hukum Cripps, menyatakan bahwa kekhawatiran regulator Belanda kemungkinan terkait dengan data pengguna yang dibagikan dalam laman departemen pemerintah di platform Meta, yang dapat menimbulkan masalah keamanan dan risiko akses oleh lembaga federal AS.
