Operasi penipuan online terus berkembang di kawasan Asia Tenggara. Kerugian yang diakibatkan sindikat penipu online ditaksir mencapai US$ 64 miliar (Rp 1.019 triliun) secara global setiap tahunnya.
Spesifik di tiga negara kawasan Asia Tenggara, yakni Kamboja, Laos, dan Myanmar, kerugian setiap tahunnya diestimasikan sebesar US$ 43,8 miliar (Rp 697 triliun), menurut laporan terbaru dari lembaga nonprofit asal Amerika Serikat (AS), Institute of Peace.
Rata-rata modus penipuannya dijuluki ‘pig butchering’, yakni menargetkan korban di aplikasi kencan. Penipu mencoba merayu dan mengembangkan hubungan personal yang intim ke korbannya.
Lalu, penipu akan meyakinkan korban untuk melakukan investasi bodong yang mengalir ke kantong para penjahat siber.
“Isu yang tadinya berskala regional dengan cepat menjadi isu global,” kata Country Director USIP, Jason Tower, dikutip dari The Record, Kamis (16/5/2024).
“Modusnya berkembang ke banyak negara. Ada aliansi ke Timur Tengah hingga Afrika. Pelaku kriminalnya adalah oknum yang sama dan mengekspansi operasinya,” kata dia.
Peneliti mencatat dalam beberapa bulan terakhir terjadi peningkatan penipuan online yang menyasar korban secara spesifik di luar warga China dan tidak berbahasa Mandarin.
Bisa jadi hal ini merupakan respons atas meningkatnya pengawasan pemerintah China terhadap industri penipuan online.
Sepanjang tahun lalu, penipuan online yang menyasar warga AS meyebabkan kerugian senilai US$ 3,5 miliar. Lalu, sasaran ke warga Kanada menyebabkan kerugian US$ 413 juta. Selanjutnya, penipuan bagi warga Malaysia mencatat kerugian US$ 750 juta.
Di kawasan Asia Tenggara, organisasi penipu online telah memperdagangkan ratusan ribu orang secara ilegal dan menempatkan mereka ke sebuah kompleks penipu yang dijaga ketat.
Di sana, mereka dipaksa untuk menjalankan operasi penipuan online. Jika tak mau, mereka akan mendapat siksaan.
“Karena mereka sangat bergantung pada kerja paksa, fasilitas ini sering kali memiliki ciri khas berkedok lembaga pemasyarakatan, dengan tembok tinggi dan jendela berjeruji, televisi sirkuit tertutup, penjaga bersenjata, dan ruang penyiksaan,” tulis peneliti.
Dinamika kompleks penipu untuk para penjahat online ini berbeda-beda di setiap negara. Namun, peneliti mencatat tingkat korupsi politik di masing-masing negara menyebabkan organisasi kriminal online ini makin cepat menjamur.
Di Kamboja, senator kawakan dari partai penguasa, Ly Yong Phat, memiliki kompleks kasino dan hotel yang terafiliasi dengan industri penipuan online berskala besar.
Sementara itu di Myanmar, komite mengizinkan milisi yang bersekutu dengan pemerintah di sepanjang perbatasannya dengan China dan Thailand untuk melakukan operasi kriminal besar-besaran.
“Kompleks tersebut seringkali didirikan melalui kemitraan dengan elit lokal yang berkuasa, terkadang di pusat kota di negara dengan tata kelola yang lemah atau sangat korup, terkadang di zona khusus resmi atau wilayah perbatasan yang tidak diatur dengan baik. Mereka memanfaatkan wilayah yang penegakan hukum dan perpajakannya sengaja dibatasi, sehingga menciptakan impunitas bagi para pelanggar hukum,” tulis peneliti.
Belakangan pemerintah China memperketat pengawasannya terhadap perkembangan industri penipu online, sebab banyak warga negaranya yang diperdagangkan secara ilegal ke Myanmar.
Pertumbuhan sindikat penipu online ini telah menjadi perhatian internasional. Peneliti merekomendasikan negara-negara dunia bersatu untuk memberlakukan sanksi berupa pelarangan perjalanan untuk sindikat penipu online yang berada di negara mereka.
Selain itu, diminta ada hukuman bagi media sosial seperti Telegram yang memfasilitasi praktik pencucian uang dari hasil penipuan online.
“Dari Thailand ke Filipina, Vietnam ke Indonesia, kami mendukung kerja sama antar-pemerintah untuk pelatihan dan alat canggih yang dibutuhkan dalam mendeteksi dan menginvestigasi praktik kriminal ini,” kata Brandon Yoder, Deputy Assistant Secretary di Departemen Biro Narkotika dan Penegakan Hukum Internasional AS.
