DHI FISIP UI mengadakan diskusi tentang isu keamanan nasional dan pelanggaran HAM
TRIBUNJABAR.ID – Laporan terbaru dari Amnesty Internasional menyoroti penggunaan alat sadap oleh pemerintah Indonesia yang diduga berasal dari Israel. Penggunaan spyware ini dianggap sebagai tindakan represif terhadap kebebasan sipil dan melanggar hak asasi manusia di Indonesia.
Departemen Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia (DHI FISIP UI) telah menggelar diskusi dalam seminar dengan judul “Mencari Titik Tengah Demokrasi: Antara Keamanan Nasional dan Kebebasan Sipil” pada 30 Mei 2024.
Diskusi ini diadakan di Auditorium Ilmu Komunikasi dan dimoderatori oleh Broto Wardoyo, dosen di Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, dengan menghadirkan beberapa pembicara terkemuka untuk memberikan wawasan mendalam mengenai topik yang sedang dibahas.
Ketua Departemen Hubungan Internasional FISIP UI, Asra Virgianita, menyatakan bahwa topik seminar ini sangat relevan dengan kehidupan sehari-hari dan diharapkan dapat memberikan pemahaman yang mendalam mengenai isu keamanan nasional dan hak asasi sipil.
Para peserta seminar ini, yang merupakan akademisi dan masyarakat teredukasi, diajak untuk melihat isu tersebut dari berbagai perspektif guna memperoleh pemahaman yang seimbang.
Sulistyo, Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BSSN RI, membahas tentang pentingnya perlindungan data sebagai isu nasional. Ia menekankan bahwa spyware atau alat sadap berada pada posisi yang berkaitan dengan pencurian data.
Ali Abdullah Wibisono membahas tentang landscape keamanan siber di Indonesia yang dipengaruhi oleh kondisi unfinished nation building. Ia menyoroti pertanyaan fundamental dalam konteks keamanan nasional, yaitu “Keamanan untuk siapa?” dan “Keamanan untuk apa?”
Artikel ini disadur dari: https://jabar.tribunnews.com/2024/05/31/soroti-alat-sadap-yang-dianggap-langgar-ham-dhi-fisip-ui-gelar-diskusi-soal-isu-kemanan-nasional
/data/photo/2021/08/06/610c612a547a6.jpeg?w=700 "Auditor KPK: Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi")