Pusat Keamanan dan Hubungan Luar Negeri Universitas Kristen Indonesia (CESFAS UKI) bekerja sama dengan Departemen Ilmu Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI) menyelenggarakan seminar dengan judul “Aturan Tambahan dalam Spionase: Jejaring atau Kuasa, Sebuah Diskursus”.
Acara ini berlangsung pada hari Selasa, 11 Juni 2024, pukul 09.00 – 11.00 WIB, di Universitas Kristen Indonesia.
Prof. Hoga Saragih, Guru Besar Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer/Ketua Prodi S1 Universitas Bakrie, memberikan sudut pandangnya mengenai teknologi intelijen dalam bisnis, teknologi biometrik, dan hubungan antara manusia dan teknologi.
Hoga menyampaikan bahwa teknologi intelijen kini tidak hanya digunakan untuk keamanan negara, tetapi juga dalam dunia bisnis. Dia juga menyoroti bagaimana data pribadi sering kali tersebar tanpa disadari individu dan bagaimana teknologi biometrik dapat membuat individu semakin rentan.
Hoga menekankan pentingnya kesadaran akan risiko teknologi karena informasi yang tidak terlindungi dapat digunakan untuk spionase, termasuk untuk kepentingan bisnis.
Amnesty International baru-baru ini merilis laporan mengenai penggunaan alat sadap oleh pemerintah dan entitas non-negara di berbagai negara, menyoroti kekhawatiran privasi dan pelanggaran hak asasi manusia akibat penggunaan teknologi pengawasan.
Seminar ini bertujuan untuk membahas isu spyware, menekankan pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Dengan melibatkan pakar dan praktisi di bidang ini, diharapkan seminar ini dapat memberikan kontribusi dalam perumusan kebijakan yang lebih baik di masa depan.
Acara ini juga menyoroti pentingnya regulasi yang seimbang antara keamanan nasional dan hak-hak sipil. Diskusi dan pandangan dari ahli dan praktisi diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai regulasi spionase di Indonesia dalam era digital ini.
Sumber: https://www.ayobandung.com/umum/7912894021/aturan-tambahan-dalam-spionase-jejaring-atau-kuasa-sebuah-diskursus
/data/photo/2021/08/06/610c612a547a6.jpeg?w=700 "Auditor KPK: Upaya Meningkatkan Efektivitas Penegakan Hukum Korupsi")