Rapat kerja Komisi I DPR dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) terkait serangan ransomware yang menyerang Pusat Data Nasional telah dilakukan. Sejumlah kesimpulan diperoleh setelah rapat berlangsung selama 4,5 jam.
Salah satu kesimpulan yang diungkapkan adalah bahwa Komisi I menyatakan keprihatinan atas insiden tersebut. Mereka menyatakan bahwa serangan ransomware tersebut telah mengganggu layanan publik sejak Kamis (20/6/2024) hingga saat ini.
“Komisi I menyatakan keprihatinan mendalam atas insiden yang telah mengganggu penyelenggaraan layanan publik sehingga saat ini belum pulih,” kata Ketua Komisi I Meutya Hafidz pada Kamis (27/6/2024).
Selain itu, kesimpulan juga menyoroti bahwa keamanan siber adalah masalah strategis dan bukan hanya masalah teknis belaka. Dampak dari serangan tersebut sangat luas baik bagi keamanan maupun kedaulatan negara.
Untuk mencegah serangan siber di masa depan, Komisi I telah meminta agar Kominfo dan BSSN melakukan langkah-langkah tertentu. Salah satunya adalah pembentukan satuan tugas untuk melindungi keamanan Pusat Data Nasional, serta melakukan update sistem software secara berkala.
Komisi I juga meminta agar dilakukan evaluasi terus-menerus terhadap protokol yang diterapkan. Mereka juga menyarankan untuk membentuk crisis center terkait serangan terhadap Pusat Data Nasional.
“Membentuk crisis center terpadu untuk pusat bantuan dan help desk, serta memberikan informasi berkala mengenai perkembangan, penanganan, dan pemulihan sistem publik yang terdampak serangan ransomware,” jelas Meutya.
Tautan video terkait dengan serangan terhadap Pusat Data Nasional dapat dilihat [di sini](https://cnbcindonesia.com/tech/20240624174703-39-548937/video-pusat-data-nasional-diserang-pelaku-minta-tebusan-rp131-miliar).
