Sejumlah warga melakukan proses administrasi perubahan nama jalan pada KTP elektronik, diketahui melalui keputusan gubernur. Ketua DPR RI, Puan Maharani, tidak banyak bicara soal fenomena sejumlah KTP masyarakat dicatut untuk mendukung pencalonan kepala daerah. Dia hanya meminta pihak terkait untuk ikut meluruskan dan menjelaskan masalah tersebut.
Puan tidak memperinci siapa pihak yang dimaksud. Dia hanya meminta pihak-pihak tersebut harus menyampaikan apa yang terjadi sebenarnya. “Ya pihak yang terkait tentu saja harus meluruskan dan kemudian menjelaskan. Kalau memang itu benar ya sampaikan itu salah, tidak boleh dilakukan,” kata Puan ditemui usai Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI 2024, di Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (16/8/2024).
Puan juga menambahkan, pihak Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) juga akan memprosesnya. “Kan nanti ada KPU dan KPUD yang kemudian memproses,” ungkapnya.
Dalam kesempatan terpisah, Menteri Kominfo Budi Arie juga hanya menjawab singkat ditanya terkait masalah tersebut. “Itu kan nanti KPU bisa periksa ya,” ujar Budi.
Kasus pencatutan tersebut terungkap setelah ramai diperbincangkan di media sosial sejak Kamis malam (15/8/2024) kemarin. Sejumlah masyarakat mengaku KTP mereka digunakan tanpa izin dan tak sepengetahuan mereka untuk mendukung pasangan calon Dharma Pongrekun-Kun Wardana dalam Pilkada DKI Jakarta.
Mereka cukup terkejut saat mengecek data nomor KTP mereka di laman Info Pemilu. Padahal para netizen itu mengaku tidak mendukung keduanya.
Nasib serupa juga dialami anak-anak Anies Baswedan. Dalam akun X, dia menjelaskan KTP dua anaknya, adik dan sebagian timnya ikut dicatut dalam dukungan kepada calon pasangan independen itu. “Alhamdulillah, KTP saya aman. Tapi KTP dua anak, adik, juga sebagian tim yang bekerja bersama ikut dicatut masuk daftar pendukung calon independen,” kata Anies.
