Jakarta, CNBC Indonesia – CEO Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) Mark Zuckerberg tiba-tiba buka suara soal kebobrokan pemerintahan Joe Biden.
Zuckerberg mengatakan pemerintah Amerika Serikat (AS) menekan raksasa media sosialnya untuk menyensor konten terkait Covid-19 selama pandemi. Ia menegaskan akan melawan tekanan itu jika kembali terjadi di masa depan.
Dalam surat tertanggal 26 Agustus 2024, Zuckerberg mengatakan kepada komite kehakiman di DPR AS bahwa ia menyesal selama ini bungkam.
“Pada 2023, pejabat senior dari pemerintahan Biden, termasuk Gedung Putih, berkali-kali menekan tim kami selama berbulan-bulan untuk menyensor konten Covid-19 tertentu,” kata Zuckerberg dalam suratnya yang diunggah komite kehakiman DPR AS, dikutip dari Reuters, Selasa (27/8/2024).
Ia mengatakan konten-konten yang diminta hapus termasuk yang bermuatan humor dan satir. Pemerintah disebut menunjukkan frustasi mereka ke tim Meta jika tak patuh.
“Saya yakin tekanan dari pemerintah adalah hal yang salah. Saya menyesal kami tidak membongkar hal ini lebih awal,” ia menuliskan.
Zuckerberg juga mengakui bahwa pihaknya membuat keputusan sala kala itu dengan mengikuti perintah pemerintah AS.
Gedung Putih dan Meta tak segera merespons permintaan konfirmasi dari Reuters.
Surat Zuckerberg ditujukan untuk Jim Jordan, kepala komite kehakiman yang berasal dari Partai Republik. Dalam laman Facebook-nya, Jordan mengatakan pengakuan Zuckerberg sebagai kemenangan atas kebebasan berpendapat.
Ia juga menekankan bahwa Zuckerberg sudah mengaku salah karena menyensor pengguna AS.
Dalam suratnya, Zuckerberg juga menegaskan ia tak akan berkontribusi untuk mendukung pemilu tahun ini.
Sebelumnya, pada pemilu 2020 yang berbarengan dengan pandemi, Zuckerberg menghabiskan US$ 400 juta melalui Chan Zuckerberg Initiative, lembaga filantropi yang ia dirikan bersama sang istri.
Pendanaan itu untuk mendukung infrastruktur pemilu. Kala itu, Zuckerberg mendapat kecaman dari berbagai kelompok masyarakat karena terlibat dalam kontestasi politik AS.
(fab/fab)
