Menteri Koordinator bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra, menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti pentingnya pengampunan bagi koruptor yang bersedia mengembalikan uang yang telah mereka korupsi sebagai bagian dari strategi pemberantasan korupsi yang berfokus pada pemulihan aset negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Indonesia dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Melawan Korupsi (UNCAC). Yusril menegaskan bahwa upaya pemberantasan korupsi harus mencakup pencegahan, penindakan yang efektif, dan pemulihan aset negara.
Dalam konteks hukum yang akan datang, Presiden Prabowo mengindikasikan potensi perubahan filosofi hukuman yang mengikuti prinsip KUHP Nasional dengan memberikan kesempatan bagi koruptor untuk mendapatkan pengampunan melalui pengembalian uang yang telah dikorupsi. Yusril menekankan bahwa penegakan hukum terkait korupsi harus memberikan manfaat yang nyata bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya dengan fokus pada pemulihan aset yang telah disalahgunakan.
Lebih lanjut, Yusril menjelaskan bahwa Presiden memiliki kewenangan untuk memberikan amnesti dan abolisi terhadap pelaku berbagai tindak pidana, termasuk korupsi, dengan mempertimbangkan kepentingan nasional. Kementerian Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan telah bekerja dalam koordinasi untuk merumuskan rencana pemberian amnesti dan abolisi, termasuk kasus-kasus korupsi, sebagai upaya untuk memberi kesempatan kepada narapidana. Langkah-langkah terkait pemberian amnesti juga mencakup diskusi tentang pengembalian kerugian negara akibat korupsi serta implementasi teknis dari program pengampunan tersebut.
Sebelumnya, Presiden Prabowo telah mendorong koruptor untuk secara sukarela mengembalikan uang hasil korupsi mereka dengan harapan bahwa mereka akan mendapat pengampunan jika melakukan langkah tersebut tanpa kebisingan. Prabowo menegaskan pentingnya restitusi yang bersifat rahasia agar koruptor dapat memperbaiki kesalahan mereka. Dengan demikian, program pengampunan yang diusulkan diharapkan mampu memberikan dampak positif bagi perekonomian dan kesejahteraan masyarakat.
