Pada hari Selasa, 21 Januari 2025, Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, dengan fokus utama membahas percepatan pembangunan Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (IKN). Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Wilayah Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan bahwa pembangunan IKN masih menjadi prioritas pemerintah sesuai dengan timeline yang telah ditetapkan sebelumnya.
Menteri AHY menjelaskan bahwa pembangunan IKN akan difokuskan pada konsep ‘ibu kota politik’ dengan menyelesaikan pembangunan fasilitas pemerintah, termasuk lembaga legislatif (DPR RI, DPD RI, dan MPR RI) serta lembaga yudikatif. Presiden Prabowo berharap bahwa dengan pembentukan ketiga fungsi tersebut, tata kelola yang lengkap akan tercipta demi mencerminkan nilai demokrasi.
Pada pertemuan tersebut, Presiden Prabowo dan timnya juga membahas sumber pendanaan proyek pembangunan IKN yang melibatkan APBN dan sektor swasta. Pemerintah berharap agar sektor swasta dapat berkontribusi positif dan terintegrasi dengan baik dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kepala Otoritas Ibukota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono melaporkan bahwa pada tahap awal proyek (2022-2024), pemerintah telah menginvestasikan dana sebesar Rp89 triliun untuk membangun infrastruktur penting. Di samping itu, investasi swasta mencapai Rp58,41 triliun hingga September 2024.
Pertemuan tersebut dihadiri oleh sejumlah pejabat tinggi pemerintah, antara lain Menteri Pekerjaan Umum Dody Hanggodo, Menteri PUPR Maruarar Sirait, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, dan Kepala Otoritas IKN Basuki Hadimuljono.
