Pemerintah Indonesia, melalui Kantor Presiden, telah mengeluarkan pernyataan terkait skandal korupsi ekspor dan impor minyak mentah yang melibatkan PT Pertamina. Sebuah penyelidikan oleh Kejaksaan Agung mengungkapkan dugaan manipulasi bahan bakar yang melibatkan dua anak perusahaan Pertamina, yaitu Pertamina Patra Niaga dan Pertamina International Shipping.
Hasan Nasbi, Kepala Biro Komunikasi Presiden (Biro Komunikasi Presiden), menekankan dukungan penuh pemerintah terhadap upaya penegakan hukum yang sedang berlangsung. Menurut Hasan, tindakan tegas terhadap korupsi ini merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk memerangi korupsi dalam segala bentuk, baik di lembaga negara maupun badan usaha milik negara (BUMN). Selain itu, Pemerintah juga mendukung sepenuhnya tindakan hukum Jaksa Agung karena ini merupakan bagian dari agenda lebih luas untuk memerangi korupsi di berbagai instansi.
Selain tindakan hukum, pemerintah juga mendorong Pertamina, baik di tingkat induk maupun anak perusahaan, untuk meningkatkan tata kelola perusahaannya menyusul skandal ini. Reformasi ini diharapkan dapat memperkuat posisi Pertamina dan meningkatkan profesionalismenya. Pertamina sebagai salah satu pilar ekonomi utama Indonesia, memiliki peran penting dalam ekonomi Indonesia. Oleh karena itu, membersihkan operasinya secara menyeluruh akan membantu dalam memastikan tata kelola perusahaan yang baik.
Presiden Prabowo Subianto sendiri menegaskan pentingnya pemerintah dalam menangani kasus penipuan bahan bakar ini. Dia berkomitmen untuk melakukan reformasi dalam sektor migas negara dengan tetap memprioritaskan kepentingan publik. Menyatakan bahwa pemerintah akan menangani segala hal, membersihkan ketidakbenaran, menegakkan aturan, dan memastikan bahwa kepentingan rakyat selalu diutamakan.
