Pada tanggal 24 Februari 2025, pemerintah Indonesia resmi mendirikan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara) sebagai langkah strategis untuk mempercepat pembangunan dan mengakhiri paradoks yang masih terjadi di Indonesia. Dengan kekayaan alam yang melimpah, Indonesia seharusnya mampu memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya. Badan tersebut diharapkan dapat mengelola sumber daya alam secara lebih efektif sesuai dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Hasan Nasbi, Kepala Kantor Komunikasi Presiden, menyatakan bahwa pembentukan Danantara merupakan jawaban atas permasalahan ketimpangan yang masih terjadi di Indonesia. Dengan fokus pada industri strategis dan pengendalian sumber daya alam, Badan ini diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah dari ekspor sumber daya alam Indonesia. Langkah-langkah seperti hilirisasi nikel dan kobalt, pengembangan kecerdasan buatan, serta pembangunan kilang minyak menjadi prioritas untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.
Diharapkan, melalui Danantara, Indonesia dapat memanfaatkan kekayaan dan kekuatan negara secara optimal untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045. Dengan pengelolaan aset sebesar Rp 14.000 triliun, Danantara bukan hanya menjadi lembaga pengelola investasi tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendorong pembangunan yang merata. Langkah hilirisasi dipandang sebagai dukungan yang efektif dalam memajukan Indonesia ke arah yang lebih maju.
Peluncuran Danantara juga dianggap sebagai hadiah ulang tahun untuk Indonesia yang ke-80 tahun. Dengan upaya yang dilakukan, diharapkan Indonesia dapat melompat ke posisi negara maju dengan pertumbuhan ekonomi yang signifikan. Seluruh langkah ini didukung oleh Kantor Komunikasi Presiden (KPC) sebagai langkah strategis dalam mengakhiri paradoks yang masih menjadi permasalahan di Indonesia.
