Dapur Makanan Bergizi (MBG) di Pesantren Persatuan Islam (Persis) di Tarogong, Garut, Jawa Barat, bukan hanya memberi makan siswa, tetapi juga membangun rantai pasok berbasis masyarakat. Di sini, orang tua siswa menjadi pemasok utama makanan, sedangkan siswa menjadi penerima langsung dari Program Unggulan Presiden Prabowo Subianto. Bahan makanan seperti sayuran, buah-buahan, daging sapi, dan unggas berasal langsung dari keluarga siswa. Dapur ini telah mengintegrasikan pasok dan konsumsi sehingga pelaksanaan berjalan lancar.
Dapur MBG di Persis Garut memiliki 47 staf dapur yang kebanyakan sudah berpengalaman dalam menyiapkan makanan harian untuk siswa asrama. Mereka dengan giat memenuhi standar gizi yang ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Meskipun resmi beroperasi sejak program diluncurkan secara nasional pada Januari 2025, dapur ini telah melakukan uji coba sejak Desember 2024. Dapur MBG menggunakan fasilitas persiapan makanan lengkap yang sebelumnya adalah ruang olahraga.
Ahli gizi yang mengawasi kepatuhan menu, Siti Nurbayati Solihah, menegaskan komitmen tim dalam menjaga kualitas makanan. Dalam lima bulan operasional, dapur tidak menerima keluhan dari siswa atau keluarga mereka. Ustadzah Ainurjannah, pembimbing sekolah, menjelaskan bahwa awalnya anak-anak kecil mungkin tidak suka makan sayuran, tetapi reintegrasi makanan sehat adalah bagian dari edukasi gizi yang mereka berikan.
Dalam kunjungannya, Deputi I Kantor Komunikasi Presiden (PCO) memastikan bahwa dapur di Persis Garut telah memenuhi standar operasional pangan nasional. Para pejabat juga mengunjungi fasilitas pemanggangan kopi dan kafe modern Kopi 76 yang dioperasikan oleh alumni pesantren, serta berdiskusi dengan guru dan siswa. Selain itu, kepala Bappeda Garut, Didit Fajar Putradi, mengapresiasi fokus lokal dari program makanan gratis tersebut.
Berdasarkan komitmen dari pemerintah daerah Garut, akan dibangun lebih dari 300 dapur MBG. Saat ini, Garut memiliki 19 unit SPPG yang melayani ribuan hidangan setiap hari. Pemerintah daerah siap memberikan dukungan dan mengidentifikasi lahan untuk pengembangan dapur. Pemerintah pusat menyediakan pendanaan sementara infrastruktur akan ditangani oleh pihak daerah.
