Presiden Indonesia, Prabowo Subianto, telah mengajak sektor swasta baik dari dalam negeri maupun internasional untuk turut serta dalam pengembangan infrastruktur nasional Indonesia. Dalam Konferensi Infrastruktur Internasional 2025 di Jakarta Convention Center (JCC), Prabowo menekankan pentingnya undang-undang agar sektor swasta dapat ikut terlibat dalam upaya pengembangan infrastruktur. Dia mengakui bahwa perusahaan swasta memiliki keunggulan dalam hal efisiensi, teknologi, dan kecepatan dalam membangun fisik. Sebaliknya, Prabowo juga menyoroti birokrasi yang lambat dan tidak efisien dalam Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang sering kali memerlukan suntikan modal dari Penyertaan Modal Negara (PMN).
Untuk mendorong investasi aktif dari perusahaan swasta dalam pembangunan infrastruktur Indonesia, Prabowo berkomitmen untuk menciptakan lingkungan investasi yang aman dan kondusif. Kebijakan efisiensi fiskal yang diterapkan pemerintah telah memberikan ruang anggaran yang cukup untuk mendukung proyek pembangunan. Selain itu, Dana Investasi Kedaulatan Indonesia, yang merupakan instrumen keuangan tambahan, juga akan digunakan untuk mendukung proyek infrastruktur. Dengan langkah-langkah ini, pemerintah Indonesia siap untuk berinvestasi dalam proyek-projek infrastruktur yang ambisius dan masif, menuju pada transformasi besar dalam pembangunan negara.
