Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sedang mempertimbangkan sejumlah kebijakan untuk menangani masalah tawuran, termasuk melibatkan ahli kriminologi dan psikolog, mengadakan kampanye besar #JagaJakarta, dan mendirikan Satgas Antitawuran. Dalam rapat koordinasi lintas sektor yang dihadiri oleh berbagai pejabat, pembahasan dilakukan untuk menemukan solusi efektif terhadap permasalahan ini. Menurut Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Firdaus Ali, tawuran di Jakarta menjadi masalah yang terus-menerus dengan berbagai penyebab, sehingga keterlibatan Pemprov Jakarta dianggap sangat penting oleh masyarakat. Kerjasama dengan ahli psikolog dan kriminolog dari universitas sekitar Jakarta juga akan dieksplorasi untuk merumuskan solusi yang lebih komprehensif.
Wakil Koordinator Staf Khusus Gubernur DKI Jakarta, Yustinus Prastowo, menekankan perlunya tindakan tegas untuk mengakhiri tawuran. Dia juga menyoroti pentingnya penerapan ‘broken windows theory’, di mana pelanggaran kecil harus ditindak secara langsung. Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Bidang Pemuda dan Olahraga, Dicky Soemarno, menambahkan bahwa kampanye besar #JagaJakarta dan intensifikasi patroli oleh Forkopimda serta pemanfaatan teknologi seperti CCTV berbasis kecerdasan buatan juga dapat menjadi pendekatan yang efektif.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, Marullah Matali, juga mengusulkan agar pendekatan ekonomi dan sosial turut dipertimbangkan sebagai solusi jangka panjang. Ia menyebut kemungkinan pemberian insentif di wilayah bebas tawuran dan disinsentif bagi daerah rawan konflik. Di forum tersebut, juga diusulkan pembentukan Satgas Penertiban Tawuran sebagai garda terdepan dalam penanganan konflik. Staf Khusus Gubernur Bidang Pembangunan Sumber Daya Manusia, Wisnu Permadi, menyatakan bahwa Satgas penertiban harus segera dibentuk dan operasi lapangan harus tetap dilakukan secara masif. Dengan langkah-langkah ini, diharapkan masalah tawuran di Jakarta dapat diatasi dengan lebih efektif.
