Anggota DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menegaskan perlunya penyelidikan menyeluruh terhadap dugaan peredaran beras oplosan yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pangan DKI Jakarta. Menurutnya, audit independen dan investigasi terhadap seluruh gudang BUMD pangan perlu dilakukan untuk memastikan semua berjalan dengan baik. Rio juga menekankan pentingnya pemantauan digital stok beras dari gudang hingga konsumen secara real-time untuk mencegah permainan pasokan dan harga yang tidak bertanggungjawab.
Selain itu, kolaborasi intensif antara BUMD, Bulog, dan kepolisian diperlukan untuk mengawasi rantai pasok beras. Sidak rutin di pasar induk seperti Cipinang perlu digelar, dan pelaku penimbunan atau pemalsuan beras harus diberi sanksi tegas. Komisi B juga akan mendorong evaluasi menyeluruh terhadap BUMD pangan, termasuk penataan sistem rekrutmen dan pengawasan internal.
Hasudungan Sidabalok, Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian DKI Jakarta, menjelaskan bahwa FS, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Jakarta, telah memenuhi panggilan Bareskrim Polri terkait indikasi pelanggaran kualitas beras di ritel modern. Pemanggilan dilakukan untuk memberikan keterangan dan kemungkinan pemanggilan berikutnya akan dilakukan setelah hasil analisis pemeriksaan sampel oleh Satgas Pangan selesai.
Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Pertanian (KPKP) DKI Jakarta menggunakan beras merek SP dan SR yang diproduksi oleh FS untuk program Pangan Bersubsidi Beras dengan kualitas premium. Pengujian rutin dilakukan untuk memastikan mutu beras tersebut sesuai dengan standar yang ditetapkan.
