Analisis Kontroversi Prabowo: Bonus Komisaris BUMN

Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmennya untuk memperbaiki tata kelola Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan menghapus praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN. Dalam acara Apkasi Otonomi Expo 2025 di ICE BSD, Tangerang, Prabowo menyampaikan bahwa banyak aset dan potensi BUMN yang belum terkelola dengan baik. Melalui konsolidasi aset di Danantara, Indonesia kini memiliki keuangan global yang signifikan dengan aset BUMN yang berhasil dikumpulkan senilai US$10 miliar. Prabowo menekankan bahwa kekayaan Indonesia luar biasa, namun ia menyoroti praktik pemberian bonus atau tantiem kepada komisaris BUMN yang dianggap tidak adil, terutama saat perusahaan mengalami kerugian. Sebagai bagian dari reformasi besar-besaran dalam tata kelola BUMN, Prabowo memastikan penghapusan bonus bagi komisaris BUMN.

Integritas dan profesionalisme dalam pengelolaan perusahaan negara juga ditekankan oleh Prabowo, yang menegaskan bahwa kebijakan ini bukan hanya untuk pembenahan internal, tetapi juga sebagai ajakan bagi generasi muda yang memiliki integritas dan semangat profesionalisme untuk berkontribusi dalam pengembangan BUMN ke depan. Hal ini menjadi tanda bahwa Prabowo berkomitmen untuk menjaga tata kelola BUMN sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Source link