Belakangan ini, media sosial dipenuhi dengan unggahan tuntutan rakyat yang berjudul “17+8 Tuntutan Rakyat” setelah adanya serangkaian aksi demonstrasi di berbagai kota. Dalam unggahan tersebut, disebutkan sejumlah tuntutan dengan batas waktu 5 September 2025 dan 31 Agustus 2026. Presiden Prabowo Subianto, didampingi oleh beberapa ketua umum partai politik, memberikan beberapa pernyataan termasuk larangan anggota DPR untuk bepergian ke luar negeri dan pencabutan besaran tunjangan. Respons terhadap pernyataan ini sangat ramai di media sosial, termasuk di kolom komentar di berbagai platform.
Beberapa pengguna media sosial secara terbuka menanggapi pernyataan tersebut dengan menyoroti kekurangan seperti tidak adanya permintaan maaf. Tuntutan lainnya termasuk pencabutan tunjangan pensiun DPR seumur hidup dan pengakuan bahwa beberapa tuntutan rakyat tidak didengar dan harus dipertimbangkan. “Tuntutan 17+8” pun diunggah di berbagai media sosial dengan tag langsung kepada Prabowo dan DPR.
Bahkan, seorang youtuber terkenal juga mengunggah pesan yang menekankan pentingnya mendengarkan suara rakyat. Dia mendorong masyarakat untuk fokus pada tuntutan yang diusulkan dan bersatu dalam memperjuangkannya. Pesan yang dia sampaikan juga menekankan agar masyarakat tidak terpecah fokus oleh narasi yang lebih luas. Seluruh tuntutan tersebut adalah rangkuman dari berbagai unggahan di media sosial dalam beberapa hari terakhir. CNBC Indonesia telah merangkum daftar tuntutan yang disampaikan pada Senin, 1 September 2025.
Tuntutan tersebut dibagi menjadi dua kategori: tuntutan dalam 1 minggu dengan batas waktu 5 September 2025 dan tuntutan dalam 1 tahun dengan batas waktu 31 Agustus 2026. Tuntutan tersebut mencakup berbagai bidang seperti tugas Presiden, DPR, partai politik, kepolisian, TNI, serta sektor ekonomi dan ketenagakerjaan. Semua tuntutan ini memiliki tujuan untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam sistem pemerintahan dan layanan publik di Indonesia.
