Sejumlah partai politik telah mengambil langkah tegas dengan menonaktifkan lima anggota DPR RI yang dianggap menyampaikan pernyataan atau melakukan tindakan yang menyinggung rakyat. Keputusan ini diumumkan setelah Presiden Prabowo Subianto menggelar pertemuan strategis dengan pimpinan lembaga negara dan ketua umum partai politik. Dalam pertemuan tersebut, Presiden menegaskan bahwa partai politik telah mengambil langkah konkret berupa pencabutan keanggotaan, pengurangan tunjangan, dan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri bagi anggota dewan yang melakukan pelanggaran.
Berikut adalah lima anggota DPR yang dinonaktifkan: Ahmad Sahroni dari Partai Nasdem, Nafa Urbach dari Partai Nasdem, Eko Patrio dari Partai Amanat Nasional, Uya Kuya dari Partai Amanat Nasional, dan Adies Kadir dari Partai Golkar. Mereka dinonaktifkan karena dianggap telah melakukan tindakan yang tidak sesuai dengan etika politik dan dapat menyinggung perasaan rakyat.
Tindakan tegas ini diharapkan dapat meredakan keresahan publik dan memperkuat komitmen wakil rakyat untuk lebih peka terhadap aspirasi masyarakat. Presiden Prabowo juga menekankan bahwa kebebasan berpendapat tetap dijamin oleh undang-undang dan instrumen internasional selama disampaikan secara damai. Penonaktifan anggota DPR ini merupakan langkah internal partai dan bukan ketentuan dari UU. Langkah ini diambil untuk menjaga disiplin dan etika politik di tingkat legislatif.
