Ancaman balas dendam Trump usai denda Google oleh Uni Eropa

Presiden Amerika Serikat, Donald Trump, mengancam akan mengambil langkah balasan setelah Komisi Eropa menjatuhkan denda sebesar €2,95 miliar kepada Google atas kasus penyalahgunaan dominasi dalam industri periklanan digital. Trump mengecam denda tersebut sebagai tidak adil dan diskriminatif melalui unggahan di platform Truth Social. Ia menegaskan bahwa pemerintahannya tidak akan membiarkan tindakan seperti itu terhadap perusahaan Amerika. Aturan Section 301 dalam Undang-Undang Perdagangan AS 1974 menjadi dasar bagi Trump untuk mengancam akan memulai proses pembatalan denda tersebut.

Sebagai respons atas denda Komisi Eropa, Trump berencana untuk berbicara dengan Uni Eropa dan mempertimbangkan sanksi yang akan diambil. Penyelidikan yang dilakukan oleh Komisi Eropa menemukan bahwa Google menciptakan ketidakadilan dalam industri iklan digital dengan cara memprioritaskan layanan iklan miliknya sendiri. Investgasi ini menyoroti AdX exchange dan DFP ad platform, yang merupakan alat utama dalam bisnis iklan digital Google. Meskipun Google telah menerima denda dalam beberapa kali sebelumnya, pengamat menyebut jumlahnya masih terlalu kecil jika dibandingkan dengan pendapatan perusahaan tersebut.

Google telah mengklaim bahwa keputusan denda tersebut tidak tepat dan akan mengajukan banding. Meskipun diberi waktu 60 hari untuk menawarkan solusi, Komisi Eropa menyatakan bahwa solusi yang efektif mungkin hanya bisa dicapai dengan memisahkan sebagian bisnis iklan Google. Tekanan dari Eropa semakin meningkat, terutama dari European Publishers Council yang meminta Google untuk menjual unit bisnis iklannya. Pandangan yang sama juga diutarakan oleh beberapa pejabat tinggi Eropa yang mendukung opsi pemisahan.

Kasus ini menjadi satu potret dari pengawasan terhadap dominasi Big Tech di dunia. Meskipun keputusan Brussel dianggap sebagai langkah penting, beberapa pihak mendukung pemecahan struktur perusahaan sebagai cara terbaik untuk mengakhiri monopoli Google. Sementara itu, di Amerika Serikat, Google juga tengah menghadapi tekanan hukum terkait monopoli ilegal dalam layanan pencarian online. Meski demikian, permintaan untuk memaksa penjualan browser Chrome ditolak oleh pengadilan federal AS.

Source link