Darurat militer adalah status hukum di mana sebagian atau seluruh wilayah negara dinyatakan dalam keadaan bahaya. Dalam kondisi ini, kendali keamanan dan ketertiban dialihkan kepada pihak militer karena situasi dianggap memerlukan penanganan khusus. Penyebab darurat militer dapat bervariasi, mulai dari ancaman pemberontakan, kerusuhan, hingga bahaya perang atau perang yang sebenarnya. Penerapan darurat militer membawa dampak signifikan terhadap masyarakat dan negara, seperti pembatasan hak sipil, penguasaan properti dan infrastruktur, pembatasan aktivitas ekonomi dan sosial, serta penegakan hukum yang ketat.
Di Indonesia sendiri, darurat militer pernah diberlakukan dalam beberapa kasus sejarah, seperti di Timor Timur pada tahun 1999 dan di Aceh pada tahun 2003-2004. Meskipun tujuannya adalah untuk menjaga stabilitas nasional, namun kebijakan ini juga membawa konsekuensi luas bagi masyarakat. Pembatasan hak-hak sipil dan dampak terganggunya kehidupan sosial dan ekonomi menjadi hal yang biasa dirasakan selama masa darurat militer. Oleh karena itu, keputusan untuk memberlakukan darurat militer harus melalui pertimbangan matang dan disesuaikan dengan ketentuan hukum yang berlaku.
