Pimpinan DPR menanggapi kekhawatiran Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) dan organisasi mahasiswa lainnya dengan serius. Mereka telah menyampaikan tuntutan mereka kepada pemerintah, yang telah menyetujui pertemuan besok. Meskipun belum dipastikan siapa di pemerintah yang akan menerima mereka, isu-isu yang diangkat oleh mahasiswa termasuk dalam agenda “17 + 8.” DPR memastikan akan melakukan tinjauan menyeluruh terkait tunjangan dan transparansi institusi sebagai bagian dari agenda tersebut dalam pertemuan hari ini. Pimpinan fraksi akan menyelaraskan posisi dan mencapai konsensus saat bertemu besok.
Selain itu, DPR telah menginstruksikan Sekretariat Jenderal untuk tidak memberikan fasilitas parlementer kepada anggota yang dihentikan, termasuk gaji dan manfaat lainnya. Penjelasan juga diberikan kepada mahasiswa terkait Rancangan Undang-Undang Pencabutan Aset yang terkait dengan undang-undang lain dan harus menghindari tumpang tindih. Pembahasan RUU Pencabutan Aset akan dilanjutkan setelah revisi terhadap Kode Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) selesai.
Proses revisi KUHAP masih terbuka untuk masukan publik, namun Komisi III diminta untuk menghormati batas waktu yang telah ditetapkan. Harapannya adalah RUU KUHAP dapat diselesaikan sebelum akhir sesi agar pembahasan RUU Pencabutan Aset dapat segera dilanjutkan. Reformasi komprehensif di DPR akan dipimpin oleh Ketua DPR, Puan Maharani, untuk membangun lembaga legislatif yang lebih transparan dan bertanggung jawab. Semua anggota berkomitmen untuk belajar dari pengalaman masa lalu dan menggunakan itu sebagai dasar evaluasi ke depan.
