Propaganda Digital Gunakan Aktor Lokal untuk Perkuat Pesan Asing

Perkembangan teknologi digital telah mengubah cara ancaman terhadap kedaulatan suatu negara muncul dan berkembang. Tidak lagi hanya terbatas pada invasi militer, serangan-serangan kini justru banyak bermunculan di ruang siber, sebuah ranah di mana arus informasi tak terbendung dan kebenaran kerap tertutupi oleh manipulasi narasi serta opini yang dengan sengaja diarahkan untuk menggoyahkan pilar demokrasi.

Fenomena ini jadi semakin rumit karena para pelakunya tidak hanya berasal dari dalam negeri, melainkan juga melibatkan pihak luar negeri. Seringkali, keduanya bahkan bekerja sama, sehingga perbedaan antara ancaman domestik dan eksternal semakin tipis dan sulit dikenali.

Taiwan, terutama pada pemilu presiden 2020, bisa dijadikan refleksi betapa ruang digital menjadi alat utama intervensi politik modern. Dalam pemilu tersebut, berbagai strategi dijalankan untuk mengacaukan dan menggerogoti proses demokrasi di negara itu. Tiongkok, melalui berbagai tuduhan, diduga kuat mengambil bagian dalam serangan ini menggunakan pendekatan yang sangat sistematis.

Media-media pro-Beijing secara aktif mendistribusikan wacana yang melemahkan citra demokrasi Taiwan. Sementara itu, jaringan content farm asal Malaysia serta beberapa negara lain memproduksi artikel-artikel yang kualitasnya dipertanyakan, yang tujuannya adalah mengakali algoritma media sosial utama seperti Facebook dan YouTube. Bahkan, influencer lokal di Taiwan pun tanpa sadar turut mengambil peran sebagai penyebar pesan-pesan yang telah dirancang dan dibiayai pihak luar.

Narasi yang digaungkan tetap sama: demokrasi diposisikan sebagai sistem yang gagal, Presiden Tsai Ing-wen dicitrakan sebagai alat Amerika, dan situasi Hong Kong diproyeksikan sebagai contoh nyata bahwa demokrasi membawa kekacauan. Bahkan, di platform pesan seperti LINE, beredar pesan-pesan menakut-nakuti masyarakat bahwa mendatangi TPS dapat menyebabkan wabah penyakit, salah satunya pneumonia Wuhan, dengan maksud menghalangi partisipasi publik.

Ciri menarik dari serangan informasi kali ini adalah pelakunya bukan hanya dari unsur militer atau pemerintah, tapi mayoritas dioperasionalkan oleh aktor non-negara. Mulai dari perusahaan PR, influencer yang mencari ketenaran, sampai pemilik content farm yang berorientasi keuntungan, semuanya punya peran signifikan.

Alhasil, sulit untuk menetapkan batas tegas antara serangan internal dengan campur tangan eksternal, juga antara aksi negara dan pelaku sipil. Broto Wardoyo, akademisi dari Universitas Indonesia, menyatakan bahwa pelaku serangan informasi itu sangat beragam: baik negara maupun non-negara, dan bentuknya pun hibrida menjadikannya semakin sulit dibedakan asalnya.

Dampaknya bukan hanya kesimpangsiuran informasi. Polarisasi masyarakat justru semakin tajam, sebab ruang digital kini cenderung membentuk ekosistem tertutup di mana individu hanya menyerap informasi yang mendukung keyakinan sebelumnya. Akibatnya, kepercayaan pada demokrasi semakin goyah dan tumbuh pemahaman keliru bahwa sistem otoriter adalah solusi terbaik bagi stabilitas politik. Intervensi siber jenis ini terbukti dapat melemahkan keyakinan pada demokrasi bahkan tanpa diperlukan kekerasan fisik.

Pengalaman Taiwan membuka mata banyak pihak, termasuk Indonesia, akan pentingnya menjaga kedaulatan digital. Bagi Indonesia, dengan jumlah pengguna internet terbesar di Asia Tenggara serta ekosistem politik yang sangat bergantung pada ruang digital, dinamika semacam ini sangat relevan dan patut diwaspadai.

Eksperimen manipulasi informasi yang terjadi di Taiwan patut menjadi peringatan karena skenario yang sama sangat mungkin diterapkan di Indonesia. Polarisasi yang sudah ada bisa saja semakin diperuncing oleh aktor-aktor lokal yang “meminjam tangan” narasi dari luar negeri. Ketika pengaruh eksternal dan isu domestik bercampur di dunia maya, hampir mustahil melacak sumber asli keresahan masyarakat. Batas antara unsur internal dan eksternal lenyap, sedangkan aktor non-negara dari luar negeri, mendorong serangan informasi dengan efektif sebagai alat proxy untuk kepentingan kekuatan tertentu.

Sumber: Ancaman Siber Global: Operasi Informasi Asing, Kasus Taiwan 2020, Dan Tantangan Kedaulatan Negara Di Era Digital
Sumber: Ancaman Siber Makin Nyata! Aktor Non-Negara Ikut Guncang Politik Dunia