Presiden Prabowo Subianto semakin sering melakukan kunjungan ke luar negeri, dan hal ini kerap menjadi pembicaraan, baik di ruang publik maupun di media sosial. Banyak masyarakat yang bertanya-tanya mengenai manfaat konkret dari aktivitas diplomasi tersebut. Publik acap kali mempertanyakan, apakah langkah-langkah ini benar-benar memberikan dampak bagi kehidupan mereka, atau hanya sebatas seremoni belaka.
Mereka menilai, hasil diplomasi tidak selalu langsung terlihat seperti pembangunan infrastruktur atau bantuan sosial yang dampaknya nyata. Namun, di tengah ketidakpastian global saat ini, upaya diplomatik justru menjadi bekal penting bagi Indonesia agar bisa tetap berdiri secara mandiri serta mengambil posisi strategis di antara negara-negara dunia.
Sejak awal masa pemerintahannya, Prabowo sudah melaksanakan banyak kunjungan ke berbagai negara. Frekuensi tinggi kunjungan ini menandakan adanya upaya lebih aktif dari Indonesia agar suaranya didengar di tingkat global. Dalam diskusi IR Youth Talks yang digelar oleh Asosiasi Ilmu Hubungan Internasional Indonesia di UI Depok, isu ini menjadi topik utama, sebab banyak yang merasa aktivitas diplomasi masih jauh dari pemahaman masyarakat.
Anggy Pasaribu, seorang jurnalis sekaligus pendiri Story of Anggy yang menjadi moderator diskusi, menekankan adanya jarak komunikasi antara pemerintah dan warga. Menurutnya, publik merasakan perubahan, namun sering kehilangan konteks mengenai mengapa aksi-aksi tersebut diambil dan apa manfaat strategisnya bagi negara.
Situasi dunia yang rentan akibat persaingan kekuatan besar, seperti Amerika Serikat versus Tiongkok, perang Ukraina-Rusia yang belum tuntas, hingga konflik Timur Tengah, memberi dampak nyata ke Indonesia. Dampak yang dirasakan sehari-hari itu bisa berupa fluktuasi harga energi, ketidakstabilan ekonomi sampai terganggunya rantai pasok.
Brigjen TNI Aloysius Nugroho Santoso dari Lemhannas menambahkan, perubahan politik global semakin terasa konkret dan sangat berisiko bagi negara berkembang seperti Indonesia. Negara tidak punya pilihan selain tetap membangun dan memperkuat jaringan dengan banyak pihak untuk menyesuaikan diri dengan dinamika internasional.
Ia menjelaskan, kebijakan luar negeri Indonesia yang selama ini dikenal dengan prinsip “bebas aktif” kini diwujudkan melalui pendekatan fleksibel. Dalam studi hubungan internasional, teknik ini dikenal sebagai hedging—yaitu menjaga relasi dengan kekuatan besar tanpa memihak salah satu. Bahkan belakangan, pendekatan ini semakin berkembang menjadi resilience-based hedging, yang tidak hanya membangun relasi eksternal, namun juga menguatkan daya tahan domestik Indonesia di tengah gejolak global.
Dengan demikian, partisipasi aktif Indonesia di forum internasional seperti G20 atau BRICS sebenarnya adalah bagian dari strategi menjaga posisi negara di panggung global. Namun, seringkali yang tersebar ke masyarakat hanyalah aspek seremonial diplomasi, tanpa penjelasan mendalam tentang tujuan dan dampaknya.
Broto Wardoyo, Ketua Departemen Hubungan Internasional UI, berpendapat bahwa kegagalan menjabarkan pentingnya kebijakan ini ke publik menyebabkan aktivitas diplomasi terlihat jauh dari kehidupan warga. Potongan-potongan gambar kunjungan, agenda pertemuan, dan rangkaian seremoni tidak mampu mewakili urgensi strategi di baliknya.
Menurut Anggy Pasaribu, strategi diplomasi Indonesia tak selalu bisa dipahami awam, terutama karena komunikasi kebijakan masih terpusat di kalangan elite, sementara isu luar negeri sering dikemas dalam bahasa teknokratis yang sulit dijangkau logika masyarakat.
Ditambah di era digital saat ini, narasi yang sederhana dan emosional lebih cepat menyebar serta mendapatkan perhatian masyarakat ketimbang penjelasan rasional dan kompleks. Oleh sebab itu, peran komunikasi publik harus menjadi ujung tombak diplomasi. Pemerintah perlu menghadirkan juru bicara yang dapat menjabarkan manfaat langsung dari kebijakan luar negeri, seperti pengaruhnya terhadap ekonomi, keamanan, investasi, dan kesempatan kerja.
Keberadaan negara di dunia digital juga perlu dikelola dengan substansi, bukan sekadar meramaikan dunia maya atau mengandalkan buzzer. Narasi yang informatif dan mudah dicerna diperlukan agar publik menyadari pentingnya arah diplomasi yang ditempuh Indonesia.
Pada akhirnya, tantangan diplomasi Indonesia tidak hanya terletak pada bagaimana menavigasi kerasnya persaingan global, tetapi juga dalam menjelaskan urgensi dan manfaatnya secara terang kepada masyarakat. Diplomasi mesti diterjemahkan hingga ke level pemahaman publik agar tidak berdiri eksklusif, melainkan menjadi kebanggaan dan kepemilikan seluruh rakyat.
Sumber: Diplomasi Indonesia Era Prabowo Perlu Lebih Dekat Dengan Publik
Sumber: Diplomasi Indonesia Di Era Prabowo, Perlunya Membentuk Pemahaman Publik
