Pangandaran Siap Hadapi Tantangan Fiskal di Akhir Tahun
Pangandaran, 12 Agustus 2026 – Untuk menghindari potensi masalah fiskal di penghujung tahun anggaran, Kabupaten Pangandaran telah melakukan langkah preventif yang cukup tegas dan disiplin. Diskusi panjang di ruang rapat DPRD Pangandaran pada 8 Agustus 2026 menjadi momentum penting dalam menjaga kelangsungan keuangan daerah.
Langkah Komisi IV DPRD Pangandaran dalam Mengevaluasi KUA dan PPAS
Sebagai langkah awal, Komisi IV DPRD Pangandaran di bawah kepemimpinan Jalaludin, telah melakukan evaluasi mendalam terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Perubahan Tahun Anggaran 2026. Dalam evaluasi tersebut, anggota DPRD bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan kajian mendalam terhadap setiap angka dan target dalam APBD guna mencapai keselarasan yang presisi antara pendapatan dan belanja daerah.
Jalaludin sendiri menegaskan pentingnya disiplin anggaran sebagai pembelajaran berharga dari pengalaman di masa lalu. Kebiasaan menetapkan belanja tanpa mempertimbangkan pendapatan yang realistis dapat berpotensi menjadi masalah utang daerah yang rumit.
Pentingnya Efisiensi Anggaran tanpa Mengorbankan Pelayanan Dasar
Dalam situasi fiskal yang semakin ketat, Komisi IV menegaskan bahwa efisiensi anggaran harus dilakukan dengan cerdas tanpa mengorbankan pelayanan dasar masyarakat. Sektor-sektor vital seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar diprioritaskan untuk tetap memberikan pelayanan tanpa kompromi.
Legislator Pangandaran yakin bahwa APBD Perubahan 2026 harus menjadi instrumen yang memberikan dampak positif langsung bagi kesejahteraan masyarakat. Setiap pengeluaran harus diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan bukan sekadar menjadi rutinitas birokrasi.
Dengan langkah-langkah preventif yang diambil, Pangandaran siap menghadapi tantangan fiskal dengan penuh kewaspadaan dan tanggung jawab. Semua pihak terlibat berkomitmen untuk menjaga keseimbangan keuangan daerah demi menghindari risiko gagal bayar yang dapat merugikan.
