Fraksi PDIP Pangandaran Mendukung KUA-PPAS 2027 dengan Catatan Kritis
Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan sinyal positif terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas serta Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2027. Meskipun mendukung kelanjutan pembahasan, PDIP juga menyuarakan sejumlah catatan kritis terkait keterbatasan kapasitas fiskal dan evaluasi pemerataan ekonomi pariwisata.
Sinyal Hijau dengan Catatan Kritis
Saat Rapat Paripurna Pandangan Umum Fraksi, Ketua Fraksi PDIP DPRD Pangandaran, Ngisom, menyoroti tantangan kapasitas fiskal daerah dalam merumuskan APBD 2027. Efisiensi, akuntabilitas, dan keberpihakan kepada masyarakat dipandang sebagai hal yang krusial dalam penyusunan anggaran. Program-program daerah yang tidak efektif harus dievaluasi, sementara program yang berhasil perlu diperkuat alokasinya untuk kepentingan masyarakat.
Integrasi Pariwisata dengan Sektor Lain
Kebijakan APBD 2027 Pangandaran memberikan fokus pada pertumbuhan ekonomi melalui integrasi sektor pariwisata dengan sektor lain seperti pertanian, perikanan, UMKM, dan industri kreatif. Fraksi PDIP pun menekankan pentingnya distribusi ekonomi yang adil dari sektor pariwisata agar manfaatnya bisa dirasakan merata oleh seluruh lapisan masyarakat.
Di samping itu, Fraksi PDIP juga membahas isu pelantikan Sekretaris Daerah baru dan pentingnya perlindungan anak. Mereka memberikan selamat kepada Sekda baru dan mendorong peningkatan alokasi anggaran untuk perlindungan anak serta peningkatan kualitas pendidikan di daerah.
Fraksi PDIP Pangandaran menyatakan kesiapannya untuk mengawal pembahasan KUA-PPAS TA 2027 guna menciptakan APBD yang adil dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
