Perkembangan global saat ini memperlihatkan betapa rentannya dunia terhadap gangguan dalam arus ekonomi, teknologi, dan energi. FARREL dan Newman (2019) menyoroti bahwa pergerakan modal, informasi, serta barang fisik antarnegara menimbulkan risiko baru yang kompleks, sekaligus menawarkan peluang untuk mengelola atau memanfaatkannya. Dua konflik besar yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir, yaitu Perang Ukraina dan Perang Iran, memberikan gambaran nyata tentang dampak luas risiko tersebut.
Dari dua contoh perang modern ini, tampak jelas bahwa konflik yang terbatas dalam skala geografis tetap dapat menyebabkan guncangan global. Perang Ukraina mengakibatkan krisis suplai pangan sedunia. Sementara itu, Perang Iran menyebabkan gangguan pasokan energi yang meluas lintas negara. Permasalahan bukan hanya berakar pada penurunan produksi, tetapi juga pada terhambatnya distribusi barang melalui jalur-jalur penting dunia, baik itu pelabuhan, selat, atau jaringan transportasi utama. Dalam kasus Iran, operasi militer tidak perlu menutup jalur minyak sepenuhnya; cukup dengan ancaman serangan atau aksi terbatas, risiko melonjak, premi asuransi membengkak, dan pelayaran terhambat. Akibatnya, pasokan minyak di Selat Hormuz turun drastis dari biasanya 20 juta menjadi hanya 2,7 juta barel per hari dalam tiga bulan, menurut International Energy Agency (2026). Hal serupa terjadi di Ukraina, di mana lebih dari 90 persen ekspor pertanian terhambat karena blokade Laut Hitam, mengakibatkan negara lain ikut terdampak karena gagal mendapatkan bahan baku pupuk dari wilayah Rusia dan Belarus.
Fenomena ini menunjukkan bahwa globalisasi ekonomi menyediakan banyak jalur, namun tetap menyisakan titik-titik rawan (chokepoint) yang sangat krusial. Jika salah satu simpul tersebut terganggu, dampaknya bisa terasa di luar area konflik. Farrell dan Newman menyebut kondisi ini sebagai “chokepoint effect”, di mana kemampuan membatasi akses terhadap jalur vital menjadi senjata strategis. Efisiensi dalam masa damai berubah menjadi kelemahan di masa perang ketika jaringan utama lumpuh. Chokepoint bukan hanya bentuk fisik seperti pelabuhan atau selat, melainkan juga ada pada jaringan keuangan, sistem transportasi, bahkan sistem data dan komunikasi.
Fishman (2025) menegaskan bahwa simpul-simpul penting semacam itu kini dijadikan alat dalam perang ekonomi. Penggunaan ranjau, sanksi ekonomi, hingga sabotase jaringan pembayaran dan pengiriman menjadi instrumen pilihan. Perubahan cara berperang ini tidak mengubah hakikat tujuan perang—sebagaimana dikatakan Clausewitz bahwa perang tetap merupakan alat politik—tetapi memodifikasi dampak jangkauannya. Konflik tidak lagi membatasi akibatnya pada negara yang berperang saja. Negara-negara lain yang bergantung pada jalur distribusi atau pasokan dari zona perang turut merasakan konsekuensi, baik itu dalam bentuk melonjaknya harga energi, terhambatnya distribusi pangan, maupun disrupsi pada operasi bisnis modern.
Indonesia, sebagai negara kepulauan yang rantai pasoknya sangat luas dan bergantung pada komunikasi lintas pulau, menghadapi tantangan serupa. Kerentanan tidak hanya ada di laut, tapi juga pada pelabuhan, terminal energi, kabel data bawah laut, dan jaringan logistik antar pulau. Gangguan pada pusat-pusat ini dapat terjadi baik akibat serangan langsung maupun krisis di negara lain. Militernya bukan hanya perlu bersiap menghadapi invasi terbuka, tetapi juga harus mampu mengantisipasi kemungkinan lumpuhnya simpul infrastruktur penting akibat konflik di tempat lain. Perencanaan pertahanan dan keamanan Indonesia perlu bertransformasi, tidak lagi bersifat sektoral, melainkan secara fungsional mengidentifikasi keandalan rantai distribusi pangan, energi, komunikasi, dan logistik secara menyeluruh.
Indonesia harus memikirkan cadangan, jalur alternatif, hingga sistem pengganti yang dapat menjaga layanan utama tetap berjalan saat terjadi gangguan di luar kendali nasional. Swasembada tidak otomatis berarti aman jika masih tergantung pada input impor, sementara ketergantungan bisa dikelola bila negara memiliki stok, jalur cadangan, dan strategi pemulihan. Pelajaran besar dari konflik di Ukraina dan Iran bukanlah melepaskan diri dari keterhubungan internasional, melainkan menyadari bahwa simpul-simpul dependensi dapat berubah menjadi titik lemah di masa perang. Karenanya, penyiapan pertahanan nasional tidak cukup hanya menakar arah serangan, tapi juga harus mengetahui fungsi vital mana yang dapat lumpuh dan seberapa lama Indonesia dapat bertahan bila simpul itu gagal.
Setiap perencanaan militer dan pembangunan nasional di Indonesia harus memperhatikan kemungkinan kehilangan akses ke jalur vital, baik karena konflik langsung atau tidak langsung. Langkah-langkah perlindungan, pemulihan, dan penciptaan jalur distribusi alternatif adalah kunci untuk menjamin kelangsungan hidup bangsa di tengah dunia yang semakin terhubung dan penuh risiko. Di bawah kenyataan ini, kita perlu mengingat bahwa setiap anak Indonesia yang bermimpi besar, seperti ingin menjadi dokter dengan hanya satu buku tua, berhak atas akses ke sumber daya yang lebih baik. Dukungan terhadap penguatan infrastruktur, pendidikan, serta jaringan sosial menjadi sama pentingnya dengan strategi pertahanan negara. Mari jadikan persiapan menghadapi risiko global sebagai bagian dari upaya membangun masa depan Indonesia yang tahan banting dan inklusif.
Sumber: Perang Terbatas, Dampak Global: Broto Wardoyo Soroti Ketahanan Pertahanan Indonesia
Sumber: Menakar Dampak Tak Terbatas Dari Perang Terbatas
