Pembubaran Partai Komunis Indonesia (PKI) pada 12 Maret 1966 menutup kiprah partai tersebut sebagai salah satu kekuatan politik utama di Indonesia. Keputusan itu dikeluarkan Soeharto setelah pergolakan politik 1965 dan kemudian diperkuat melalui Ketetapan MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 yang ditetapkan pada 5 Juli 1966.
Ketetapan tersebut menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang di seluruh wilayah Indonesia. Setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan komunisme, Marxisme, dan Leninisme juga dilarang. Status itu masih tercatat dalam hukum Indonesia, dengan pelaksanaan yang harus memperhatikan prinsip hukum, demokrasi, dan hak asasi manusia sebagaimana dicatat dalam dokumen hukum MPR.
Dari gerakan kiri ke kekuatan politik nasional
Akar gerakan komunis di Indonesia bermula dari pembentukan Indische Sociaal-Democratische Vereeniging (ISDV) pada 1914. Organisasi itu berkembang dan pada 1920 berubah menjadi Perserikatan Komunis di Hindia, yang kemudian dikenal sebagai PKI.
Pada 1926, PKI terlibat dalam pemberontakan terhadap pemerintah kolonial Belanda. Gerakan tersebut gagal dan diikuti penindakan terhadap anggota serta pendukungnya. Aktivitas partai kemudian berada di bawah tekanan dan pembatasan selama masa pemerintahan kolonial.
Setelah Indonesia merdeka, PKI kembali tampil dalam arena politik, tetapi menghadapi konflik besar pada 1948. Pada 18 September tahun itu, terjadi Peristiwa Madiun yang melibatkan PKI dan kelompok-kelompok kiri dalam konflik bersenjata dengan pemerintah Republik Indonesia.
Ensiklopedia Sejarah Indonesia Kementerian Kebudayaan mencatat Peristiwa Madiun sebagai puncak konflik antara pemerintah dan oposisi sayap kiri, terutama Front Demokrasi Rakyat (FDR), yang mencakup sejumlah organisasi berhaluan kiri. Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) juga mencatat adanya proklamasi Republik Soviet Indonesia di Madiun pada tanggal yang sama. Pemerintah mengakhiri konflik tersebut dalam beberapa bulan. Sejumlah tokoh dan anggota kelompok yang terlibat ditangkap, sementara sebagian lainnya tewas.
PKI kemudian membangun kembali organisasinya pada 1950-an di bawah D.N. Aidit dan sejumlah tokoh lain. Basis dukungannya meluas ke kalangan buruh, petani, pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya.
Dalam Pemilu 1955, PKI meraih 6.179.914 suara atau 16,36 persen suara nasional untuk pemilihan anggota DPR. Perolehan itu menghasilkan 39 kursi dan menempatkan PKI di urutan keempat setelah PNI, Masyumi, dan NU. Untuk pemilihan anggota Konstituante, PKI memperoleh sekitar 6,23 juta suara dan 80 kursi.
Memasuki Demokrasi Terpimpin dan keruntuhan
Setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959, politik Indonesia memasuki masa Demokrasi Terpimpin. PKI menjadi salah satu pendukung gagasan Nasakom, yakni penyatuan unsur nasionalis, agama, dan komunis. Pada awal 1960-an, pengaruhnya membesar melalui organisasi massa dan ruang politik yang diperoleh dalam pemerintahan Presiden Soekarno.
Namun, ketegangan dengan Angkatan Darat serta kelompok politik dan sosial lain juga meningkat. Perselisihan itu berkaitan dengan politik, ideologi, organisasi massa, persoalan agraria, dan gagasan pembentukan angkatan kelima.
Pada malam 30 September hingga 1 Oktober 1965, terjadi penculikan dan pembunuhan terhadap sejumlah perwira Angkatan Darat. Para korban dibawa ke kawasan Lubang Buaya, Jakarta. Peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September atau G30S itu memiliki beragam penafsiran mengenai pihak yang bertanggung jawab dan tingkat keterlibatan PKI sebagai organisasi.
Setelah G30S gagal, Angkatan Darat di bawah Soeharto mengambil kendali keadaan dan melakukan tindakan terhadap PKI, organisasi, serta orang-orang yang dianggap terkait. Pada akhir 1965 hingga 1966 berlangsung penangkapan, pembunuhan, penahanan, dan berbagai kekerasan terhadap orang-orang yang dituduh sebagai anggota atau simpatisan PKI.
Komnas HAM mencatat rangkaian pelanggaran HAM berat dalam peristiwa 1965-1966, termasuk pembunuhan, pemindahan penduduk secara paksa, perbudakan, penyiksaan, perkosaan, penganiayaan, dan penghilangan orang secara paksa. Dampaknya juga dirasakan oleh orang-orang yang dituduh memiliki hubungan dengan PKI serta keluarga mereka.
Perubahan setelah 1965 mempercepat berakhirnya pemerintahan Soekarno dan lahirnya Orde Baru. Soeharto diangkat sebagai presiden pada 1968, sementara pemerintahannya berlangsung hingga 1998. Hingga kini, G30S dan kekerasan 1965-1966 masih menjadi objek penelitian. ANRI pada 2024 menekankan penggunaan beragam arsip, termasuk koleksi Indonesia, Amerika Serikat, dan Jepang, untuk menelaah sejarah tersebut.
