Berita  

Aturan Indonesia Mendunia, Banyak Negara Ikut Menerapkan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak atau PP Tunas mulai dipandang sebagai rujukan oleh sejumlah negara dalam menyusun aturan keamanan anak di media sosial. Pemerintah Indonesia menyebut sedikitnya 19 negara sedang memantau penerapan regulasi tersebut untuk mempertimbangkan kebijakan serupa.

Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengatakan pendekatan Indonesia tidak berhenti sebagai kebijakan domestik. Menurut dia, aturan yang membatasi akses anak berdasarkan usia dan tingkat risiko platform kini menjadi perhatian negara-negara di Asia hingga Eropa.

Amerika Serikat mulai menerapkan pembatasan serupa

Perkembangan terbaru terlihat di Amerika Serikat pada akhir Agustus 2026. Meta, perusahaan pemilik Facebook dan Instagram, menyepakati pembayaran denda US$16,7 miliar untuk menyelesaikan gugatan hukum yang diajukan 29 negara bagian.

Dalam perkara tersebut, Meta dituduh sengaja merancang fitur yang mendorong kecanduan pada anak-anak serta menutupi dampaknya terhadap kesehatan mental remaja. Dampak yang disebut dalam gugatan mencakup risiko depresi, gangguan citra tubuh, hingga keinginan bunuh diri.

Kesepakatan itu mewajibkan Meta melakukan sejumlah perubahan yang sejalan dengan arah PP Tunas. Platform tersebut harus menerapkan batas pemakaian harian bagi remaja, memblokir akses pada jam malam, memperketat verifikasi usia, serta menyediakan perangkat pengawasan bagi orang tua untuk memantau dan membatasi penggunaan aplikasi.

Meta juga disebut baru akan membayar sebagian denda apabila platform lain, termasuk YouTube dan TikTok, menerapkan pembatasan serupa. Dalam sumber tersebut, nilai kesepakatan itu disebut setara dengan Rp296 triliun.

Pemerintah Indonesia selama ini mendesak platform digital besar untuk mematuhi ketentuan perlindungan anak. Sementara itu, Amerika Serikat belum menerbitkan undang-undang federal yang membatasi usia pengguna media sosial. Karena proses legislasi belum menghasilkan aturan tegas, isu tersebut akhirnya bergulir melalui jalur pengadilan.

Negara yang menyiapkan aturan perlindungan anak

Australia disebut telah lebih dulu menerapkan batas usia dan perlindungan anak di platform media sosial. Singapura sedang menyiapkan regulasi bertahap dengan memantau pelaksanaan kebijakan Indonesia. Malaysia mengumumkan rencana membatasi akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun.

Di Eropa, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyampaikan dukungan terhadap aturan perlindungan anak yang serupa. Uni Eropa juga disebut sedang mempertimbangkan kerangka kerja bersama bagi negara-negara anggotanya. Yunani menjadi negara terbaru yang menyatakan akan menetapkan batas usia minimum untuk mengakses media sosial.

Filipina berencana melarang anak berusia di bawah 13 tahun mengakses platform media sosial. Adapun Amerika Serikat, melalui kesepakatan hukum dengan Meta, menetapkan pembatasan waktu penggunaan, jam malam, dan verifikasi usia.

Skema risiko dan jenjang usia dalam PP Tunas

PP Tunas mengatur klasifikasi platform digital berdasarkan tingkat risiko—rendah, sedang, dan tinggi—serta usia pengguna. “Platform digital tidak bisa disamaratakan. Karena itu, pemerintah akan mengklasifikasikan akses berdasarkan kategori risiko platform, yaitu rendah, sedang, dan tinggi,” kata Meutya.

Anak berusia di bawah 13 tahun hanya boleh mengakses platform yang sepenuhnya aman, seperti situs edukasi atau platform anak. Pengguna berusia 16–17 tahun dapat mengakses platform berisiko tinggi dengan pendampingan orang tua, sedangkan akses tanpa pendampingan berlaku bagi pengguna berusia 18 tahun ke atas.

PP Tunas tidak mencantumkan secara eksplisit aplikasi yang masuk kategori rendah, sedang, atau tinggi. Platform seperti X, Instagram, dan YouTube harus melakukan evaluasi mandiri lalu melaporkan kategorinya kepada Kementerian Komunikasi dan Digital.

Penilaian risiko mencakup kemungkinan anak berkomunikasi dengan orang tak dikenal, terpapar pornografi atau kekerasan, mengalami eksploitasi sebagai konsumen, terancam keamanan data pribadi, mengalami adiksi, serta menghadapi gangguan kesehatan psikologis dan fisiologis. Jika sebuah layanan memiliki tingkat risiko tinggi pada satu atau lebih aspek tersebut, aksesnya dibatasi sesuai ketentuan usia dan pendampingan orang tua.

Source link