Jakarta, CNBC Indonesia – TikTok berupaya untuk tidak mematuhi aturan pemerintah Amerika Serikat (AS). Dilaporkan bahwa platform tersebut, bersama dengan induk perusahaannya, ByteDance, mengajukan tuntutan untuk membatalkan aturan yang dikeluarkan oleh pemerintahan Joe Biden.
Aturan yang dikeluarkan pada bulan April mewajibkan ByteDance untuk menjual TikTok. Jika tidak dilakukan, maka aplikasi tersebut akan dilarang digunakan di Amerika Serikat.
Baru-baru ini, DPR AS merilis transkrip dari rapat tertutup mengenai ancaman yang ditimbulkan oleh TikTok. Hasil transkrip rapat yang diadakan pada bulan Maret lalu telah diberikan kepada Departemen Kehakiman.
Departemen Kehakiman telah meminta salinan transkrip tersebut dari Komite Energi dan Perdagangan, “untuk membantu proses litigasi mereka,” kata ketua komite, Cathy McMorris Rodgers, seperti yang dikutip dari Reuters, Jumat (12/7/2024).
Menurut pernyataan Rodgers, anggota parlemen telah mendengar informasi mengenai bahaya aplikasi asing, termasuk TikTok, dari komunitas intelijen. Platform-platform tersebut diduga akan mengeksploitasi dan menggunakan data pengguna di Amerika Serikat sebagai senjata.
Rodgers juga menyatakan bahwa China tidak berniat untuk mematuhi aturan tersebut dan tidak ingin melepaskan kendali atas aplikasi seperti TikTok.
Departemen Kehakiman juga menyatakan bahwa mereka telah berada dalam posisi hukum yang kuat pada rapat tertutup bulan Maret. Pada rapat tersebut, parlemen bisa memerintahkan ByteDance untuk menjual TikTok.
Transkrip rapat tersebut mencakup dokumen satu halaman yang berisi informasi mengenai dampak penggunaan TikTok. TikTok dianggap menimbulkan masalah keamanan nasional, sementara AS menuduh China menggunakan TikTok untuk mengakses data pengguna dan mengontrol perangkat lunak di AS.
