Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menganggap bahwa ada cara efektif untuk membasmi judi online dengan melacak sumber dana yang digunakan untuk aktivitas ilegal tersebut.
“Beberapa hari yang lalu, ada berita tentang regulasi pemerintah terhadap perusahaan fintech yang terkait dengan judi online. Mengatur sumber dana ini merupakan langkah yang lebih masuk akal daripada mengatur VPN. Namun, ini juga membutuhkan kerjasama dengan sektor lainnya, tidak hanya dari Kominfo,” kata Ketua Umum APJII, Muhammad Arif, dalam acara The 6th Indonesia Internet Expo & Summit (IIXS) di Jakarta, Senin (12/8/2024).
Arif juga mendukung kebijakan pemerintah dalam memblokir VPN untuk mencegah judi online. Namun, dia menyadari bahwa masalah ini tidak dapat diselesaikan dengan cepat. Selain itu, tidak semua VPN digunakan untuk hal negatif, beberapa juga digunakan untuk kegiatan positif seperti bekerja.
“Masalah VPN ini tidak bisa diselesaikan dalam waktu singkat. Ini membutuhkan upaya berkelanjutan karena ketika satu ditutup, akan muncul yang baru lagi. Hal ini sama dengan memblokir website ilegal,” ujarnya.
Arif juga menyoroti kemungkinan celah dalam pemblokiran VPN yang masih bisa diakses dan dilewati, seperti yang terjadi di China. Dia juga menekankan bahwa memblokir satu situs ilegal akan menyebabkan munculnya situs lainnya dengan cepat.
“Memang ada efek pencegahan, namun kita perlu mengevaluasi efektivitas dari tindakan ini. Jangan sampai melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak memberikan dampak signifikan,” tambahnya.
Artikel ini disadur dari CNBC Indonesia.
