Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan, di bidang pertanian untuk mencapai swasembada. Namun, upaya ini mendapat kritik karena dianggap merusak lingkungan setempat.
Proyek Strategis Nasional (PSN) di Merauke, provinsi Papua Selatan dimulai pada 12 Juli 2024 ketika Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Siti Nurbaya, mengeluarkan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor 835 Tahun 2024. Surat tersebut memberikan izin penggunaan kawasan hutan untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan. Namun, izin ini menuai keberatan karena melibatkan kawasan hutan Lindung, Hutan Produksi Tetap, dan Kawasan Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi di Kabupaten Merauke.
Yayasan Pusaka Bentala Rakyat (PUSAKA) mencatat bahwa lokasi proyek ini berada di kawasan hutan adat dan memiliki nilai konservasi tinggi. Pemilik tanah di Distrik Ilwayab, Marga Gebze Moyuend, dan Gebze Dinaulik mengungkapkan bahwa tanah mereka telah digusur.
PUSAKA menilai bahwa proyek PSN Merauke yang mencakup pencetakan sawah baru satu juta hektar dan pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan ini tidak memiliki dokumen lingkungan dan persetujuan lingkungan yang lengkap. Selain itu, masyarakat terdampak tidak dilibatkan dalam pembahasan proyek ini.
Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua juga mengkritik proyek tersebut, terutama terkait penghancuran Taman Nasional, Suaka Margasatwa, dan Cagar Alam yang dilindungi di wilayah Merauke. LBH Papua mendesak pemerintah untuk menghentikan proyek ini yang dijalankan oleh 10 perusahaan pengembang PSN.
Meskipun mendapat banyak kritik, pemerintah terus melanjutkan Proyek Strategis Nasional di Merauke sebagai bagian dari upaya mencapai swasembada pangan. Wakil Menteri Pertanian memastikan bahwa progres proyek PSN di Merauke berjalan dengan baik, termasuk program food estate dan pencetakan sawah. Menteri Pertanian pun optimis bahwa Merauke akan menjadi lumbung pangan dunia dalam waktu dua tahun mendatang.
