Kepentingan Politik Xi Jinping Terbongkar; Buzzer China Terlibat dalam Praktek Korupsi

Jakarta, CNBC Indonesia – Akun media sosial yang dimiliki oleh warga China dengan jumlah pengikut yang besar tidak bisa sembarangan lagi. Aturan terbaru dari pemerintah China mengharuskan akun yang memiliki lebih dari 500 ribu pengikut menampilkan nama asli.

Aturan terbaru ini akan menghapus akun-akun influencer atau buzzer yang memiliki banyak pengikut. Beberapa penyedia platform juga telah memberikan tanggapan, dan mereka memastikan bahwa kebijakan ini akan diterapkan terlebih dahulu pada akun anonim yang memiliki lebih dari 1 juta pengikut.

Salah satu dampak dari aturan ini adalah pada akun self-media. Akun ini biasanya menyebarkan informasi tentang isu atau peristiwa tertentu, tetapi tidak terkait dengan organisasi media resmi.

Dengan aturan ini, akun self-media tidak dapat bergerak secara bebas di media sosial. Pemerintah setempat juga sudah lama ingin menghapus akun-akun tersebut.

Namun, ada juga yang mendukung sepenuhnya aturan baru ini. Hu Xijin, editor media pemerintah, mendukung aturan ini karena akun berpengaruh harus bertanggung jawab atas informasi yang mereka sebarkan, seperti yang dilansir dari Reuters, Kamis (2/11/2023).

Di sisi lain, banyak juga yang khawatir dengan aturan ini. Banyak orang mengatakan bahwa aturan baru ini dapat mempermudah praktik doxxing di dunia maya.

Banyak akun yang tetap anonim agar bisa lebih bebas berekspresi dan menyebarkan informasi di China. Mereka bersembunyi di balik anonimitas tersebut ketika ada serangan di dunia maya.

Beberapa platform media sosial setempat mencoba menenangkan pengguna yang telah mendengar aturan pemerintah ini. Misalnya, CEO Weibo, Wang Gaofei, memastikan bahwa pengguna dengan pengikut di bawah 500 ribu tidak akan terkena dampak.

Sementara itu, Douyin memastikan bahwa platform mereka hanya akan meminta nama asli, bukan informasi pribadi. Jadi pengguna tidak perlu khawatir tentang keamanan data pribadi yang sensitif tersebar.

[Gambas:Video CNBC]