Jakarta, CNBC Indonesia – Subsidi dan biaya energi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024 diperkirakan akan semakin membengkak pada paruh kedua 2024. Melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dan semakin lesunya produksi minyak mentah nasional, yang bahkan masih di bawah target, menjadi pemicu bengkaknya subsidi dan kompensasi energi pada semester II-2024 mendatang.
Perlu diketahui, dari sisi subsidi energi saja, pemerintah menganggarkan subsidi energi pada 2024 mencapai Rp 186,9 triliun, terdiri dari subsidi BBM dan LPG Rp 113,3 trilliun dan subsidi listrik Rp 73,6 triliun. Nilai tersebut belum termasuk besaran kompensasi energi, baik BBM maupun listrik.
Adapun kompensasi energi itu berupa biaya energi yang dikembalikan pemerintah kepada badan usaha penyalur karena harga jual energi diatur pemerintah atau tidak mengikuti harga keekonomiannya. Biaya kompensasi seperti pada produk BBM Pertalite, Solar bersubsidi, dan tarif listrik non-subsidi (tariff adjustment).
Meski besaran subsidi dan kompensasi energi diperkirakan akan membengkak, Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebut, pemerintah tidak berencana untuk menaikkan harga-harga barang energi baik BBM, LPG, maupun tarif listrik.
Di sisi lain, kondisi ekonomi warga Indonesia saat ini juga sedang tidak baik-baik saja. Salah satu indikatornya yakni melemahnya penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada semester I 2024.
Di saat yang bersamaan, Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) turun selama tiga bulan beruntun, meski masih pada level optimistis atau di atas 100. IKK yang dirilis Bank Indonesia terakhir pada Juni 2024 berada pada level 123,3 atau jauh lebih rendah dari posisi Mei 2024 yang sebesar 125,2, bahkan anjlok dibanding posisi per April 2024 sebesar 127,7.
Untuk membahas sejumlah kondisi yang terjadi, CNBC Indonesia menggelar Coffee Morning Energy dengan tajuk “Dilema Subsidi Energi RI di Tengah Lesunya Daya Beli Warga”. Dikemas dengan santai pada waktu sarapan, Coffee Morning Energy CNBC Indonesia diselenggarakan pada Rabu, 24 Juli 2024, pukul 08.00-10.00 WIB.
Acara diskusi ini akan menghadirkan sejumlah pembicara dari berbagai pemangku kepentingan, mulai dari Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno, Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dadan Kusdiana, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin. Hadir juga Direktur Retail dan Niaga PLN Edi Srimulyanti dan Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra sebagai perwakilan dari BUMN. Acara ini pun akan mengundang sejumlah pelaksana eksekutif/direksi dari sejumlah badan usaha terkait dengan isu yang dibahas, serta analis dan ekonom.
Adapun acara ini didukung oleh PT Pertamina (Persero) dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
(dpu/dpu)
