Pemerintah Indonesia bersiap untuk membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) guna mendukung transisi energi jangka panjang di negara ini. Rencana tersebut diumumkan dalam pertemuan antara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Organisasi Riset Tenaga Nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional (ORTN BRIN), dan PT Industri Nuklir Indonesia (Persero) pada 6 Februari 2025. Menurut Wakil Menteri Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, pengembangan energi nuklir bukanlah hal yang mudah dan memerlukan perhatian yang serius.
Hingga saat ini, penggunaan nuklir di Indonesia baru terbatas pada sektor non-energi seperti kesehatan, pangan, dan pertanian. Namun, dengan komitmen pemerintah untuk mencapai Net Zero Emission pada tahun 2060, energi nuklir dianggap sebagai solusi utama dalam pengembangan energi bersih. Meskipun demikian, Indonesia masih menghadapi tiga tantangan utama dalam pengembangan PLTN, yakni posisi nasional dalam pemanfaatan energi nuklir, kesiapan organisasi dalam membangun dan mengelola PLTN, dan pemetaan stakeholder terkait.
Untuk mengatasi tantangan tersebut, Bappenas akan membentuk kelompok kerja yang fokus pada revisi isu kelembagaan serta melakukan strategi seperti pembentukan tim percepatan pembangunan PLTN, reformasi regulasi dan kebijakan energi nuklir, dan pembentukan badan pelaksana tenaga nuklir. Namun, selain tantangan teknis, pembangunan PLTN juga dihadapi dengan tantangan sosial dan politik, yang bisa menjadi hambatan dalam mewujudkan proyek ini. Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Amich Alhumami, menyadari bahwa isu politik dan sosial juga perlu diperhatikan dalam pembangunan PLTN. Menurutnya, meskipun usulan untuk membangun PLTN telah ada sejak 20 tahun lalu, namun berbagai kendala masih menghambat realisasi proyek ini.
