Di Indonesia, sistem pemerintahan dibagi menjadi tiga cabang utama yaitu lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Konsep ini mengacu pada trias politica yang dicetuskan oleh Montesquieu, seorang filsuf dari Prancis. Tujuan dari pembagian kekuasaan ini adalah untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan memastikan adanya pengawasan antar lembaga negara (checks and balances). Masing-masing cabang kekuasaan ini memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling terkait dalam pengelolaan pemerintahan negara.
Pertama, lembaga eksekutif bertanggung jawab dalam menjalankan kebijakan pemerintah dan administrasi negara. Kekuasaan eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden beserta Wakil Presiden dan kabinetnya. Fungsi utama lembaga eksekutif meliputi administrasi negara, legislasi, keamanan, yudikatif, dan diplomatik. Presiden memegang peran sentral dalam sistem presidensial Indonesia namun tetap dalam batasan pengawasan dari legislatif dan yudikatif.
Kedua, lembaga legislatif bertugas sebagai pembentuk undang-undang. Di Indonesia, lembaga legislatif terdiri dari DPR, MPR, dan DPD. Fungsi utama lembaga legislatif termasuk legislasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan undang-undang oleh eksekutif. Lembaga legislatif memiliki kewenangan dalam pengesahan anggaran, pengawasan perjanjian internasional, dan persetujuan terhadap kebijakan strategis negara.
Ketiga, lembaga yudikatif menjalankan fungsi kehakiman untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan UUD 1945. Lembaga ini terdiri dari Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Agung berperan sebagai pengadilan tertinggi dengan wewenang seperti memutuskan kasasi, menyelesaikan sengketa antar lembaga peradilan, dan lainnya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki peran dalam menjaga supremasi konstitusi dan demokrasi dengan wewenang menguji undang-undang terhadap UUD 1945.
Ketiga lembaga ini menjadi pilar utama dalam menjalankan pemerintahan demokratis di Indonesia. Dengan fungsi masing-masing yang terdefinisi dengan jelas, diharapkan sistem pemerintahan negara dapat berjalan seimbang dan saling mengawasi untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Jimly, seorang ekonom, menekankan pentingnya penguatan lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif demi menjaga keseimbangan kekuasaan dalam roda pemerintahan.
