Chacha Annisa, Tenaga Ahli Utama di Kantor Komunikasi Kepresidenan atau Presidential Communication Office (PCO), menegaskan bahwa Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) merupakan bukti konkret dari kehadiran negara. Hal ini disampaikan dalam acara diskusi Double Check dengan tema Peran Pembangunan Keluarga Dalam Menyongsong Indonesia Emas 2045. Menurut Chacha, sejumlah program pemerintah yang telah diluncurkan sejak bulan Januari, seperti Makan Bergizi Gratis, Cek Kesehatan Gratis di sekolah, Sekolah Rakyat, Renovasi dan Revitalisasi Sekolah, Digitalisasi Pembelajaran, serta Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, dirancang untuk memberikan manfaat bagi keluarga. Untuk menjalankan program-program ini dengan lancar, sangat diperlukan peran aktif dari keluarga.
Chacha juga membagikan pengalamannya dalam memantau program Cek Kesehatan Gratis di Sekolah bersama Kementerian Kesehatan. Ia menyebutkan pentingnya orang tua terlibat dalam proses ini, mulai dari mendata anak-anak hingga memberikan edukasi agar anak-anak tidak kabur saat petugas Puskesmas datang. Selain itu, Chacha melihat manfaat lain dari program Cek Kesehatan Gratis, yaitu merangsang jiwa kompetitif anak-anak dalam hal-hal positif seperti persiapan sarapan sehat untuk meningkatkan energi saat berlari atau mengurangi waktu bermain gadget setelah mengetahui kondisi penglihatan kurang baik.
Chacha juga menyampaikan sejumlah capaian dari PHTC, termasuk jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dari program MBG yang telah mencapai 4.424 dengan manfaat diterima oleh 8,2 juta penerima dan menyerap 82 ribu tenaga kerja. Program Cek Kesehatan Gratis sudah diikuti oleh 17,6 juta pendaftar dan 12,7 juta telah menjalani pemeriksaan. Sekolah Rakyat juga telah menjangkau 5.665 siswa dengan 159 sekolah sejahtera dalam tahap pertama. Selain itu, sudah terbentuk 81.500 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dan 34.542 peserta didik telah menjalani pemeriksaan kesehatan di sekolah.
Menurut Chacha, semua capaian ini tidak hanya sekadar angka, namun juga mencerminkan keseriusan pemerintah dan kehadiran negara dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif.
