Reshuffle kabinet adalah praktik yang umum dalam sistem pemerintahan Indonesia yang sering menjadi sorotan publik saat terjadi perubahan pejabat kabinet. Istilah ini mengacu pada perubahan komposisi menteri yang dilakukan oleh Presiden, baik melalui penggantian atau pemindahan jabatan. Langkah ini biasanya dilakukan untuk merapikan kabinet, mengevaluasi kinerja menteri, dan menyesuaikan kebijakan pemerintahan. Reshuffle menjadi bagian integral dari dinamika politik dan tata kelola pemerintahan.
Secara terminologis, reshuffle berasal dari bahasa Inggris yang artinya menyusun ulang suatu susunan. Dalam konteks pemerintahan, reshuffle merujuk pada tindakan Presiden untuk mengubah susunan kabinet dengan memindahkan atau mengganti sebagian menteri, tidak seluruh kabinet. Menurut KBBI, merombak adalah mengubah atau mengatur kembali suatu susunan. Dalam konteks susunan kabinet, reshuffle adalah perubahan komposisi menteri untuk menyesuaikan struktur pemerintahan dengan kebutuhan dan kebijakan negara.
Adapun dasar hukum reshuffle kabinet di Indonesia termasuk UUD 1945 yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, serta UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara yang mengatur prosedur pemilihan menteri. Keputusan Presiden juga menjadi dasar resmi untuk pelantikan atau pemberhentian menteri saat reshuffle dilakukan.
Reshuffle kabinet merupakan hak prerogatif Presiden dalam mengambil keputusan strategis secara mandiri tanpa persetujuan lembaga lain. Tujuan reshuffle antara lain untuk menyegarkan kabinet, mengevaluasi kinerja, dan merespons kondisi politik serta kritik terhadap kinerja menteri. Dengan demikian, reshuffle adalah mekanisme penting dalam pemerintahan Indonesia yang memungkinkan penyesuaian struktural dan penataan kabinet untuk menjaga efektivitas, akuntabilitas, dan responsivitas pemerintahan.
