Perjalanan demokrasi bukanlah sebuah garis lurus tanpa hambatan. Sejarah menunjukkan bahwa demokrasi cenderung berjalan melalui gelombang pasang surut, dengan kemajuan yang terkadang diikuti oleh kemunduran. Dalam kenyataannya, transformasi demokratis seringkali merupakan respon atas tantangan dan perubahan, sehingga bentuk akhirnya bisa saja berbeda dengan ekspektasi awal masyarakat.
Samuel P. Huntington (1991) telah menyoroti sifat bergerak-gerak dari proses demokratisasi ini, menandai bahwa demokrasi merupakan sebuah perjalanan panjang yang melalui tahapan beragam, bukan sekadar tujuan yang dicapai sekali lalu selesai. Perspektif seperti ini menjadi sangat penting ketika kita menganalisa interaksi antara kekuatan sipil dan militer di Indonesia. Dalam setiap gelombang demokratisasi, pola dan karakter kepemimpinan militer serta sipil ikut berubah-ubah menurut kebutuhan dan dinamika zaman yang berlaku.
Sejak runtuhnya Orde Baru di bawah Soeharto, Indonesia ikut dalam gelombang demokratisasi ketiga yang bersifat global. Tetapi lintasan demokrasi di negeri ini lebih kompleks dari sekadar pergantian rezim; studi-studi mengungkapkan bahwa demokrasi di Indonesia berkembang secara bertahap, penuh dengan kompromi yang tidak jarang rapuh, khususnya antara kepemimpinan sipil dan militer (lihat Aspinall, Mietzner dan yang lain). Oleh karenanya, hubungan sipil-militer sebaiknya dilihat sebagai proses yang dinamis sesuai dengan tahap demokratisasi yang sedang berlangsung.
Secara umum, para ilmuwan membagi demokratisasi Indonesia ke dalam beberapa fase, yaitu fase transisi keluar dari otoritarianisme, tahap konsolidasi awal, serta periode konsolidasi lanjutan yang masih rentan. Pada fase transisi setelah Orde Baru, agenda utama bukanlah soal memperkuat pertahanan, melainkan menarik militer dari kancah politik. Depolitisasi militer dilakukan dengan menegaskan subordinasi militer di bawah otoritas sipil serta membongkar pengaruh militer di pemerintahan. Dalam periode ini, Panglima TNI yang ideal adalah sosok yang mampu memastikan stabilitas dan menghindari keterlibatan dalam perebutan kekuasaan politik. Profesionalisme diartikan semata sebagai kesetiaan pada fungsi pertahanan, bukan politik.
Memasuki fase konsolidasi awal, ancaman kudeta militer memang menurun, namun institusi untuk mengatur hubungan sipil dan militer belum tumbuh kuat. Di banyak kesempatan, militer mulai terlibat dalam bidang non-pertahanan, baik dalam penanganan krisis atau pembangunan nasional, seringkali karena kelemahan kapasitas sipil. Penelitian membuktikan, perubahan prosedural dan formal berjalan cukup baik, namun reformasi substansi dan internal berjalan lambat (Wardoyo, Croissant, dan lainnya). Dalam suasana seperti ini, militer membutuhkan kepemimpinan yang taat prosedur, tunduk pada otoritas sipil, serta paham batas antara ranah pertahanan dan urusan sipil. Kepemimpinan yang mendasarkan diri pada aturan—bukan relasi patron-klien—menjadi esensial agar kekuasaan tidak tergelincir atau dimanipulasi.
Sayangnya, konsolidasi demokrasi di Indonesia kini menghadapi banyak kerentanan. Sistem politik elektoral memang berjalan secara teratur, tetapi kualitas demokrasi substantifnya kian diuji. Mekanisme checks and balances melemah, dan terdapat kecenderungan penguatan kekuasaan eksekutif. Tantangan pada kendali militer pun berubah: bukan lagi resistensi terbuka militer terhadap sipil, melainkan kolaborasi yang terlalu terbuka antara elite militer dan sipil, sehingga garis batas antara kedua ranah tersebut menjadi kabur.
Pada tahap ini, capaian reformasi seperti depolitisasi dan profesionalisme mudah sekali diabaikan jika tidak diinternalisasi dalam budaya militer sendiri. Oleh sebab itu, figur Panglima yang dibutuhkan adalah yang berani menahan institusinya dari kecenderungan memperluas peran, walau diundang oleh pemerintah sipil, serta menjaga netralitas dan profesionalisme di atas loyalitas politik. Kemampuan menimbang tawaran ekspansi peran berdasarkan kebutuhan nasional yang sah serta tetap menjaga garis demarkasi yang jelas merupakan kualitas utama pada periode ini.
Jika menilik pengalaman bergulirnya reformasi TNI sejak 1998, terlihat adanya ragam tipe kepemimpinan militer. Ada pemimpin yang sangat efektif dalam pelaksanaan operasional dan peka terhadap isyarat politik, yang mungkin diperlukan pada masa krisis. Namun, gaya kepemimpinan seperti ini bisa menimbulkan masalah saat demokrasi membutuhkan penguatan institusional, karena berpotensi menyeret militer kembali ke ranah politik. Terdapat pula komandan yang fokus pada profesionalisme teknis serta menahan diri dari keterlibatan politik, namun efeknya pada harmoni sipil-militer bisa saja terbatas jika tekanan eksternal meningkat.
Antara dua tipe tersebut, kepemimpinan yang rendah visibilitas politik, solid dalam koordinasi, dan lebih fokus pada penguatan institusi menjadi tipe yang banyak dibutuhkan dalam menjaga agar militer tidak tergoda untuk memperluas mandatnya. Figur ideal adalah yang mampu menjalankan loyalitas kepada Presiden secara prosedural tanpa mengubah peran TNI jadi alat politik atau memperluas otoritasnya ke luar urusan pertahanan. Ketenangan, keterukuran, serta kemampuan menjalin sinergi antar matra pun sangat penting.
Di fase konsolidasi demokrasi yang riskan ini, peranan Panglima bukan sekadar menjaga militer dari upaya merebut kekuasaan, melainkan memastikan bahwa keterlibatan militer dalam urusan sipil sepenuhnya dalam batas aturan dan kebutuhan negara, serta tidak menjadi pintu masuk kebangkitan pengaruh militer dalam politik. Fungsi non-pertahanan hanya dijalankan untuk mendukung agenda nasional, bukan sebagai dalih memperbesar otoritas.
Saat ini, yang menentukan masa depan demokrasi Indonesia bukanlah militer yang memberontak, melainkan seberapa kuat TNI bisa menahan godaan untuk masuk ke ranah sipil lewat undangan pemerintah. Diperlukan Panglima TNI yang punya kecermatan, pengalaman, dan hormat pada prinsip demokrasi agar capaian reformasi tidak terkikis oleh kompromi atau kebutuhan sesaat.
Tulisan ini tidak membandingkan atau menilai para panglima di era reformasi, melainkan menyoroti bagaimana kepemimpinan militer harus selaras dengan tuntutan dan tahapan demokrasi yang ada. Dengan prinsip ini, Indonesia dapat mencegah kemungkinan terjadinya demokrasi yang mandek atau kembali mundur ke pola otoritarianisme, yang seringkali muncul bukan karena militer yang agresif, melainkan kolaborasi tanpa batas yang kabur antara elite sipil dan militer.
Kesepakatan untuk berpegang pada demokrasi semestinya diwujudkan lewat pemilihan pemimpin militer dan sipil yang menempatkan penguatan demokrasi di atas kepentingan lain. Dalam situasi di mana kendali sipil sudah tidak ditantang oleh kekuatan fisik militer, ujian sesungguhnya justru datang dari seberapa mampu militer menahan diri untuk tidak menyalahgunakan legitimasi reformasi demi kepentingan eksternal institusi mereka sendiri.
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Dalam Konsolidasi Demokrasi Indonesia
Sumber: Kepemimpinan Militer Dan Seni Menahan Diri Di Era Konsolidasi Demokratik
