Fraksi Gerindra Kritik Efisiensi Birokrasi dan Belanja Publik dalam Rancangan KUA-PPAS Pangandaran 2027
Fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Pangandaran memberikan pandangan kritis terhadap Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027. Dalam rapat yang dihadiri oleh berbagai pejabat, Fraksi Gerindra menyampaikan sejumlah catatan penting untuk Pemerintah Kabupaten Pangandaran.
Proyeksi Pendapatan dan Efisiensi Birokrasi
Ketua Fraksi Gerindra DPRD Pangandaran, Dede Supratman, menekankan pentingnya untuk mengoptimalkan sumber pendapatan daerah tanpa memberatkan masyarakat. Pengelolaan pajak dan retribusi daerah harus dilakukan secara transparan dan berbasis teknologi. Fraksi Gerindra juga mengingatkan pentingnya proyeksi dana transfer dari pemerintah pusat dan kontribusi BUMD terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Di sisi belanja, Gerindra menekankan pengendalian pengeluaran untuk pegawai dan mengevaluasi birokrasi operasional agar tidak menghambat pembangunan. Pengalokasian belanja modal juga harus memberikan dampak nyata pada pemulihan ekonomi, infrastruktur, dan fasilitas publik.
Merespons Aspirasi Masyarakat dan Isu Strategis
Fraksi Gerindra menyoroti pentingnya mengintegrasikan aspirasi masyarakat dari kegiatan reses anggota DPRD dalam struktur APBD 2027. Beberapa sektor prioritas termasuk penguatan ekonomi lokal, pertanian, UMKM, pariwisata, ketahanan pangan, dan penanganan masalah sampah.
Selain itu, Gerindra menegaskan perlunya peningkatan pengawasan terhadap data penerima bantuan sosial untuk memastikan program perlindungan sosial tepat sasaran. Meskipun melakukan evaluasi yang ketat, Fraksi Gerindra siap untuk melanjutkan pembahasan anggaran dengan Badan Anggaran, Komisi, dan TAPD.
Sumber: Dailypangandaran
