Krisis Besar Mengancam, Amerika Hanya Takut pada China

Perdebatan mengenai masa depan kecerdasan buatan (AI) di Amerika Serikat mengarah pada pertentangan antara kebutuhan menjaga keselamatan publik dan ambisi mempertahankan keunggulan teknologi atas China. Presiden Donald Trump dan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat AS Mike Johnson menolak moratorium pengembangan AI, sementara sejumlah politikus Demokrat serta sejumlah pimpinan perusahaan teknologi mendorong perlambatan demi mengendalikan risikonya.

Johnson mengatakan inovasi AI harus tetap berjalan karena penghentian pengembangan dinilai dapat melemahkan posisi strategis Amerika Serikat. Menurut dia, perusahaan teknologi pada dasarnya mampu menentukan sendiri langkah yang perlu diambil tanpa harus menunggu pemerintah memerintahkan mereka untuk memperlambat laju pengembangan.

“Mereka bisa mengatur diri sendiri. Mereka tidak membutuhkan pemerintah untuk memberi tahu mereka agar memperlambatnya. Jika mereka ingin memperlambatnya, mereka harus melakukannya,” ujar Johnson, dikutip Reuters, Kamis (17/9/2026).

Moratorium dinilai mengancam keamanan nasional

Johnson menegaskan, Washington tidak bisa menerapkan moratorium terhadap pengembangan AI karena langkah tersebut berpotensi membuat AS kehilangan keunggulan dari China. Ia mengaitkan persaingan teknologi itu dengan kepentingan keamanan nasional, termasuk bagi masyarakat Amerika.

“Kita tidak bisa melakukan moratorium terhadap pengembangan AI, oke? Karena kemudian kita akan kehilangan keunggulan kita dari China, dan itu memiliki implikasi serius terhadap keamanan nasional bagi setiap keluarga Amerika,” kata Johnson.

Ia memperkirakan isu AI akan menjadi salah satu agenda penting dalam pertemuan Trump dan Presiden China Xi Jinping di Washington pada akhir September. Johnson menyebut kedua negara perlu terus memantau perkembangan masing-masing dan membuat komitmen satu sama lain.

Johnson juga menolak pembentukan badan lintas negara yang secara khusus bertugas mengatur perkembangan AI. Meski demikian, ia tidak menilai teknologi tersebut bisa dibiarkan tanpa pengawasan. Menurutnya, tata kelola AI harus dibangun melalui pendekatan yang seimbang agar perlindungan publik tetap tersedia tanpa mematikan inovasi.

“Saya pikir Anda membutuhkan auditor independen. Saya pikir Anda membutuhkan transparansi dari orang-orang yang mengembangkan ini. Saya pikir ada beberapa ide yang sangat penting yang bisa menjadi pagar pengaman,” ujarnya.

Perusahaan teknologi mengusulkan perlambatan

Perbedaan pandangan juga muncul dari kalangan industri. CEO Anthropic Dario Amodei pada akhir pekan lalu mengungkapkan kerangka kerja tiga tahap untuk memperlambat pengembangan model AI perbatasan. Gagasan itu mendapat dukungan dari CEO OpenAI Sam Altman dan Elon Musk.

Namun, Amodei mengakui persaingan geopolitik antara AS dan China menjadi hambatan terbesar bagi penerapan usulannya. Dalam wawancara dengan CBS News, ia menyebut persoalan tersebut sebagai “dilema paling sulit”.

“Insentif untuk unggul dan keunggulan militer yang didapat dari AI sangat besar, sehingga kemampuan untuk memverifikasi apakah pihak lawan berbuat curang harus sangat absolut,” ujar Amodei. Ia menambahkan, proses verifikasi itu dapat membutuhkan waktu bertahun-tahun dan ia tidak yakin hal tersebut sepenuhnya mungkin dilakukan.

Jacob Coxon, mantan peneliti Anthropic yang mengundurkan diri dan menyuarakan peringatan mengenai bahaya AI, mendesak Washington tidak mengambil langkah sendirian. Ia menilai koordinasi internasional diperlukan agar persaingan dengan China tidak berubah menjadi perlombaan senjata baru.

“Kita butuh koordinasi internasional, kalau tidak, kita hanya akan mengulang perlombaan senjata yang sama dengan China, dan itu sama-sama berbahaya,” kata Coxon.

Johnson mengatakan dirinya telah berbicara dengan Trump pada Senin malam. Pemerintah AS, menurut dia, berencana mengundang para pimpinan perusahaan penyedia AI terkemuka ke Gedung Putih dalam sepekan ke depan untuk membahas arah perkembangan teknologi tersebut.

Source link