Pemerintah Indonesia memiliki rencana besar untuk industri mobil listrik (EV) di Tanah Air. Antara lain dengan memberlakukan kebijakan hilirisasi nikel, agar pengelolaannya menjadi baterai bisa dilakukan di dalam negeri. Selain itu, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) juga menetapkan Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) untuk kendaraan listrik di Indonesia sebesar 40% sejak 2019 hingga 2026 mendatang. Kewajiban TKDN akan ditambah secara bertahap hingga nantinya pada 2030 akan ditetapkan minimum sebesar 80%. Dengan begitu, produsen EV diharapkan tertarik berinvestasi dan memproduksi barangnya di Indonesia. Namun, Indonesia bukan satu-satunya negara di Asia Tenggara yang melirik industri mobil listrik. Malaysia, Vietnam, dan Thailand punya taktik yang bisa jadi daya tarik bagi investor asing untuk menanam modal.
Malaysia makin kencang mengupayakan pertumbuhan industri semikonduktor (chip) untuk menyambut pasar mobil listrik yang terus berkembang. Menteri Perindustrian Malaysia Zafrul Aziz mengatakan sudah banyak produsen EV yang memesan komponen dari Malaysia. Lebih lanjut, Aziz mengatakan tujuan pemerintah Malaysia adalah meningkatkan jumlah produsen EV di negaranya. Ia mengatakan Tesla milik Elon Musk kini menjadi salah satu penyedia stasiun pengisian daya (charging station) utama di Malaysia. Beberapa raksasa teknologi Malaysia juga kini menjadi penyuplai untuk Tesla. Pada Agustus tahun lalu, Tesla telah menyiapkan markas baru di Malaysia yang membuktikan komitmen investasinya di negara tersebut. Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menyambut niat baik tersebut. Untuk itu, industri semikonduktor menjadi salah satu yang akan terus dikembangkan di Malaysia. Pasalnya, mobil normal selama ini membutuhkan 5.000 chip, sementara EV perlu hingga 15.000 chip. Langkah konkritnya, Malaysia telah menyiapkan satgas khusus untuk menggenjot semikonduktor nasional. Dengan begitu, Malaysia berharap bisa mengambil peran krusial dalam industri pasokan chip.
Vietnam juga menjadi salah satu negara yang dilirik asing untuk berinvestasi di sektor mobil listrik. Salah satunya dikarenakan ongkos investasi yang lebih murah di Vietnam. Selain tempat, biaya tenaga kerja di Vietnam pun lebih murah. Tidak hanya di level kerah biru, untuk tenaga kerja tingkat menengah-tinggi pun Vietnam lebih kompetitif soal upah. Selain itu, Vietnam memberikan beban pajak yang relatif lebih murah dibandingkan Indonesia. Vietnam juga bukan merupakan negara kepulauan yang terfragmentasi seperti di Indonesia, sehingga dengan perbaikan di sektor infrastrukturnya menjadi daya tarik bagi asing. Tetangga RI lainnya yang gencar mengembangkan industri mobil listrik adalah Thailand. Negara tersebut bahkan sudah lebih matang dan digadang-gadang sebagai ‘raja otomotif Asia Tenggara’. Hingga 31 Desember lalu, Thailand memberi subsidi antara 70 ribu-150 ribu baht per mobil listrik. Namun tahun ini besarannya menjadi paling rendah 50 ribu baht dan maksimal sebesar 100 ribu baht atau US$2.760 per mobil listrik baru (Rp44 juta).
