Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers adalah dasar hukum yang mengatur kegiatan pers di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk menjamin kemerdekaan pers sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum yang menjadi bagian dari kedaulatan rakyat. Penjabaran mengenai ruang lingkup dan ketentuan penting dalam undang-undang tersebut adalah sebagai berikut.
Pers didefinisikan sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik dengan mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi melalui berbagai media. Pers nasional memiliki hak untuk menyediakan informasi, pendidikan, hiburan, kontrol sosial, serta menjalankan fungsi lainnya seperti lembaga ekonomi, menegakkan nilai-nilai demokrasi, dan mengembangkan pendapat umum yang berlandaskan informasi yang akurat. Sementara itu, wartawan memiliki perlindungan dan kebebasan dalam menjalankan profesinya sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik.
Dalam undang-undang ini, juga diatur mengenai pers asing, peran masyarakat, sanksi dan ketentuan pidana, serta ketentuan peralihan. Perusahaan pers yang melanggar ketentuan yang disebutkan dalam undang-undang dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menjadi landasan hukum yang komprehensif untuk perkembangan pers nasional dalam mendukung keberadaan media yang independen, informatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan tuntutan masyarakat demokratis.
