Amnesty International Minta Pramono Tangguhkan Proses Hukum Mahasiswa Pendemo

Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid, telah meminta bantuan dari Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung Wibowo, untuk menangguhkan proses hukum terhadap mahasiswa yang terlibat dalam kasus pemukulan selama demonstrasi di Balai Kota pada Rabu. Usman menghormati proses hukum namun meminta Gubernur Pramono untuk mendorong penangguhan proses hukum tersebut. Dia juga menyatakan kesiapannya untuk berkomunikasi dengan pihak kepolisian dan mengunjungi mahasiswa yang ditahan. Sejumlah kejadian dan kronologi demo yang terjadi telah menjadi perhatian Amnesty Internasional Indonesia dan berharap agar proses hukum dapat ditangguhkan, terutama bagi mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi secara damai. Pada saat demo, terjadi kericuhan di Balai Kota dan sejumlah anggota kepolisian mengalami luka. CCTV Balai Kota merekam aksi dua mahasiswa yang memasuki gerbang Balai Kota dan melancarkan serangan terhadap petugas. Massa aksi tersebut akhirnya diamankan dan dibawa ke Polda Metro Jaya menggunakan TransJakarta. Meskipun Amnesty Internasional Indonesia menghormati proses hukum, mereka memohon agar mahasiswa yang hanya menyampaikan aspirasi dibebaskan. Usman juga menjelaskan bahwa awalnya mahasiswa bermaksud untuk bertemu dengan Kesbangpol untuk menyampaikan aspirasi secara langsung. Selain itu, pertemuan sudah dijadwalkan sejak 14 Mei namun terjadi ketegangan saat salah satu mahasiswa masuk ke area Balai Kota dengan kendaraan bermotor, memicu reaksi dari petugas keamanan yang akhirnya berujung pada kericuhan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Susatyo Purnomo Condro, mengonfirmasi bahwa kepolisian telah mengamankan massa aksi namun tidak merinci jumlah mereka yang diamankan. Plt Ketua DPRD DKI Jakarta Juwaeni juga menyerukan agar kedua pihak, baik mahasiswa maupun petugas keamanan, dapat menahan diri dan mengevakuasi diri dengan tertib.

Source link