Komitmen DPRD Pangandaran untuk Guru Honorer: Solusi Terbaik

Para guru madrasah swasta yang tergabung dalam Perkumpulan Guru dan Madrasah (PGM) Indonesia Kabupaten Pangandaran mengadakan audiensi di Gedung DPRD Pangandaran pada Selasa (7/10/2025). Mereka meminta DPRD untuk mendukung upaya mereka agar diakui sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Guru-guru madrasah swasta ini membawa sebelas poin tuntutan yang menyoroti ketimpangan dalam kesejahteraan dan status kepegawaian mereka dibandingkan dengan guru di sekolah negeri. Ketua PGM Indonesia Kabupaten Pangandaran, Dede Zaenal Arifin, menjelaskan bahwa tuntutan utama mereka adalah penyetaraan dan pengangkatan guru madrasah swasta menjadi PPPK. Dede membandingkan nasib mereka dengan guru honorer di sekolah negeri yang bisa diangkat PPPK hanya setelah dua tahun masa kerja, sementara guru swasta yang telah lama berdedikasi belum mendapat pengakuan tersebut. Dia juga menyoroti kondisi honorarium yang tidak memadai bagi guru madrasah swasta. PGM juga meminta adanya pemberian prioritas kepada guru madrasah swasta yang telah bertugas selama lebih dari 15 tahun dalam seleksi PPPK dan ASN, dengan harapan mereka diperhatikan secara khusus. Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Asep Noordin, menegaskan komitmen DPRD untuk mengikuti upaya tersebut dengan mengirim surat kepada DPR RI dan instansi terkait untuk mendukung aspirasi guru madrasah swasta. Asep memberikan apresiasi dan dukungan penuh terhadap aspirasi yang disuarakan oleh PGM, yang mewakili sekitar 2.000 guru madrasah di Pangandaran. Dia menekankan peran penting para guru dalam membentuk generasi cerdas di Pangandaran, serta memberikan janji untuk membantu memperjuangkan hak-hak mereka.

Source link