TeKan Trump oleh Republik dan Ancaman Pecah Negara

Presiden Amerika Serikat Donald Trump sudah mengeluarkan perintah eksekutif baru yang bertujuan untuk mengatur kekuasaan negara bagian dalam mengatur regulasi AI. Dia menginginkan satu regulasi nasional yang dapat menggantikan regulasi berbeda-beda di negara bagian untuk mempercepat inovasi. Namun, langkah ini diperkirakan akan menimbulkan protes dari negara bagian yang ingin mempertahankan kewenangan mereka terhadap teknologi yang terus berkembang.

Beberapa ahli berpendapat bahwa pemerintahan Trump mungkin akan menghadapi tantangan hukum dalam menerapkan perintah eksekutif ini, terutama dari negara-negara bagian yang bersikeras mempertahankan otonomi mereka. Salah satu persyaratan utama dari perintah tersebut adalah mengarahkan Kementerian Perdagangan untuk menghentikan akses dana program Broadband Equity, Access, and Deployment (BEAD) senilai US$42 miliar bagi negara-negara bagian yang memiliki regulasi AI.

Pendanaan BEAD ini penting untuk meningkatkan akses internet di daerah pedesaan, yang merupakan pemilih kunci bagi Trump. Meskipun Trump memenangkan suara pemilih dari daerah pedesaan dengan selisih 40 poin persentase, upaya untuk terkaitkan pendanaan dengan undang-undang AI bisa menghadapi ketidakpastian hukum. Terdapat juga tantangan terkait perdagangan antara negara bagian yang bisa membuat implementasi perintah eksekutif ini semakin rumit.

Selain itu, beberapa gubernur Republik seperti Sarah Huckabee Sanders dari Arkansas dan Ron DeSantis dari Florida telah menentang langkah federal untuk membatasi kewenangan negara bagian dalam mengatur AI. Mereka berpendapat bahwa upaya federal ini berpihak pada perusahaan teknologi raksasa. Tantangan hukum dan politis dari negara-negara bagian serta perselisihan antara pemerintah federal dan negara bagian menjadi fokus utama dalam implementasi perintah eksekutif terbaru yang dikeluarkan oleh Presiden Trump.

Source link